Persoalan subsidi BBM dan subsidi energi menjadi tantangan yang terus dihadapi hampir di setiap periode pemerintahan di Indonesia. Program Lead Komitmen Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Teguh Yudo, mengatakan berbagai kebijakan penyesuaian harga energi telah dilakukan, antara lain pada 2005, 2008, 2013, 2014, dan 2022.

Namun, menurutnya, reformasi subsidi energi hingga kini belum menghasilkan sistem yang benar-benar berkelanjutan.

"Salah satu pelajaran penting dari berbagai pengalaman tersebut adalah perlunya mekanisme penyesuaian harga yang bersifat otomatis dan terinstitusionalisasi," ujarnya di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Yudo menjelaskan, pada 2005 pemerintah menaikkan harga BBM secara signifikan. Kebijakan tersebut diikuti lonjakan angka kemiskinan pada tahun berikutnya karena proses penyesuaian berlangsung cukup panjang. Akibatnya, dampak inflasi lebih dahulu dirasakan masyarakat sebelum program perlindungan sosial berjalan optimal.

Sebaliknya, pada 2014–2015 Indonesia sempat memiliki momentum untuk melakukan reformasi subsidi energi. Saat itu pemerintah menghapus subsidi premium sekaligus meluncurkan sejumlah program perlindungan sosial, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kebijakan tersebut sempat menurunkan beban subsidi BBM secara signifikan, meski dalam perkembangannya subsidi energi kembali meningkat hingga mendekati tingkat sebelum reformasi.

Yudo juga menyoroti pengalaman sejumlah negara dalam mereformasi subsidi energi. Iran, misalnya, menyalurkan kompensasi kepada masyarakat sebelum menaikkan harga energi sehingga dampak sosial dapat ditekan. Sebaliknya, Nigeria lebih dulu menaikkan harga energi, baru kemudian memberikan kompensasi. Akibatnya, manfaat bantuan yang diterima masyarakat telah tergerus oleh kenaikan harga dan inflasi.

"Kompensasi kepada masyarakat sebaiknya disalurkan sebelum penyesuaian harga energi dilakukan. Selain itu, pemerintah Indonesia perlu membangun mekanisme penyesuaian harga energi secara otomatis agar reformasi tidak bergantung pada keputusan yang bersifat ad hoc," katanya.

Selain itu, Yudo menilai pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi prasyarat penting agar subsidi benar-benar tepat sasaran. Ia juga mendorong pengembangan pembangkit energi berbasis komunitas sehingga masyarakat tidak hanya menjadi konsumen energi, tetapi juga produsen energi yang dapat mengurangi dampak kenaikan harga energi pada masa mendatang. (*)

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.