Sistem logistik Indonesia sedang dibenahi. Baik pemerintah dan korporasi saling bahu-membahu untuk mewujudkan, salah satunya, biaya logistik yang rendah. Sebagai bagian dari hal itu, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC, lantas melakukan gebrakan dengan menggandeng lembaga Bank Dunia.

Kerja sama keduanya diresmikan hari ini, Kamis (16/5/2013), di Jakarta, melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) untuk mengkaji potensi implementasi Pendulum Nusantara agar dapat terintegrasi sempurna dengan usaha pemerintah dalam memperbaiki sistem logistik di Indonesia. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Utama IPC, RJ Lino dengan Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, Stefan Koeberle, serta disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Leon Muhammad.

Dalam payung kerja sama ini, IPC akan mendanai studi yang direncanakan dapat dilakukan oleh Bank Dunia, khususnya mengenai pelabuhan feeder yang akan terlibat dalam konsep Pendulum Nusantara dan studi mengenai upaya penurunan biaya logistik nasional.

“Kerja sama dengan Bank Dunia akan memantapkan rencana implementasi konsep Pendulum Nusantara dan upaya penurunan biaya logistik. Hal ini merupakan kontribusi IPC dalam mendukung penuh cita-cita percepatan penurunan biaya logistik nasional,“ terang Direktur Utama IPC, RJ Lino.

Pendulum Nusantara merupakan aksi korporasi dari IPC serta Pelindo I, III, dan IV sebagai bagian dari Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) dalam mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Aksi itu juga dimaksudkan untuk menurunkan biaya logistik nasional yang sekarang ini masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain, di mana biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Bank Dunia lantas diajak oleh IPC untuk melakukan studi terkait Pendulum Nusantara. Ada dua hal utama yang menjadi pokok studi yang bakal dilakukan Bank Dunia. Pertama, studi untuk menentukan pelabuhan potensial yang perlu dikembangkan untuk mendukung implementasi Pendulum Nusantara dan implementasi Sistem Logistik Nasional. Perlu diketahui, Pendulum Nusantara ini rencananya akan melibatkan enam pelabuhan utama Indonesia, yakni Belawan, Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong. Lalu kedua, studi dilakukan untuk mengidentifikasi upaya penurunan biaya logistik di Indonesia.

Diharapkan, studi oleh Bank Dunia ini bisa memberikan masukan kepada BUMN bidang jasa kepelabuhanan untuk dengan benar menentukan pelabuhan mana yang perlu diprioritaskan pengembangannya. Tak hanya itu, studi juga akan membantu para pelaku kebijakan untuk mengambil langkah tepat guna mengatasi tingginya biaya logistik.

Dari sisi Bank Dunia, riset terkait infrastruktur ini menjadi pemenuhan visi misi lembaga untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas kondisi hidup, dan mempromosikan pembangunan yang berkesinambungan dan komprehensif.

Studi yang akan dilakukan Bank Dunia ini akan menginventarisasi seluruh infrastruktur, baik dari sisi soft infrastructure maupun hard infrastructure, yang dimiliki pelabuhan, shipping line, bea cukai, jasa angkutan darat, serta sektor logistik lainnya. Dengan demikian dapat dipetakan bagaimana kontribusi masing-masing sektor untuk menekan biaya logistik hingga di bawah 15 persen, atau bahkan mencapai 8 persen dari total PDB seperti yang telah dicapai Amerika Serikat saat ini. (EVA)