Selama ini, yang dirasa membawa kekayaan untuk Tanah Air terbatas pada kelapa sawit dan emas. Kekayaan hayati tak membawa dampak besar buat kesejahteraan di Indonesia. Dampaknya, pemanfaatan sumber daya hayati, salah satunya tanaman pangan, tak berpayung hukum.

Balthasar Kambuaya tengah memberi penjelasan di depan para wartawan

Agar ada payung hukum yang jelas atas ratusan keragaman hayati, Kementerian Lingkungan Hidup pun mengukuhkan UU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya. Protokol Nagoya yang dibuat di Jepang pada Oktober 2010 lalu diratifikasi Indonesia bertepatan dengan Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia 2013.

“Undang-Undang ini memberi pemerintah kesempatan mempunyai hak mutlak untuk mengatur pembagian manfaat dari kekayaan hayati,” terang Balthasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup (22/5).

Maka, inventarisasi sumber daya hayati dan genetik sangat penting agar Protokol Nagoya bisa memberi manfaat.”Perjuangan pertama adalah inventarisasi. Ini harus baik dulu,” tegas Balthasar sesaat setelah mengumumkan ratifikasi Protokol Nagoya.

Arief Yuwono menambahkan keterangan seputar Protokol Nagoya

Menyoal kasus-kasus penjiplakan sumber daya hayati Indonesia oleh negara lain untuk keuntungan ekonomis, Arief Yuwono, Deputi III Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, menyodorkan solusi. “Penyelesaian kasus-kasus semacam ini dilakukan dengan mediasi,” katanya.

Beberapa kasus penjiplakan tersebut terjadi pada durian montong, minuman anggur (wine) yang terbuat dari salak bali, dan antivirus flu burung yang mikroorganismenya berasal dari Indonesia.

Tak kalah penting, ratifikasi Protokol Nagoya dapat mendatangkan keuntungan moneter dan nonmoneter. Keuntungan moneter bisa berwujud pembayaran royalti dan pendanaan penelitian, sedangkan keuntungan nonmoneter bisa berwujud kerja sama dalam pendidikan dan pelatihan. (EVA)