Ilmuwan Hubungan Internasional Joseph Nye memperkenalkan konsep diplomasi soft power pada akhir tahun 1980-an. Konsep tersebut berlawanan dengan konsep hard power yang diamnini oleh cara diplomasi hubungan internasional lama yang menekankan pada upaya koersi. Soft power sendiri adalah upaya suatu negara untuk memengaruhi preferensi dan perilaku negara lain melalui persuasi dan atraksi kebudayaan, nilai, dan norma politik ataupun kebijakan.

“Kendati soft power merupakan konsep yang baru, tetapi, saat ini, sudah menjadi alat populer di berbagai negara, misalnya melalui gastro diplomasi dan baru-baru ini melalui gelaran G20,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam Konvensi Humas Indonesia 2022 yang digelar secara hybrid di Jakarta (12/15/2022). Dia mencontohkan dalam gelaran akbar G20 kemarin, Indonesia menyuguhkan atraksi kebudayaan kepada para pemimpin dan warga dunia sambil menikmati kuliner khas nusantara.

Johnny menjelaskan pendekatan soft power dalam diplomasi memiliki banyak manfaat untuk suatu negara diantaranya bagi perekonomian, popularitas, hingga pengaruh di kancah internasional. Hal ini sejalan dengan riset yang diluncurkan Institute for International Cultural Relations Universitas Edinburgh yang menyebut bahwa upaya soft power seperti keberadaan institusi kultural, konektivitas internet, bantuan internasional, dan ranking cultural memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah wisatawan, mahasiswa internasional, investasi, arus modal asing, hingga politik.

“Melihat besarnya soft power untuk kemajuan dan posisi Indonesia di kancah internasional, kita perlu memperkuat soft power bangsa kita,” ujarnya. Dalam paparan di hari ulang tahun Perhumas itu Johnny mengatakan bahwa humas merupakan kunci keberhasilan soft power karena mampu mengolah strategi komunikasi yang kuat, serta relevan dengan zaman.

Namun untuk bisa mencapai misi tersebut, humas harus dinamis, sesuai dengan zaman, memiliki kemampuan adaptasi, dan agile. Jika keempat faktor itu tidak dimiliki maka humas akan ketinggalan zaman. “Harus juga diingat bahwa strategi dalam diplomasi piblik banyak dipengaruhi oleh digital, mulai dari penggunaan media sosial dan teknologi agar bisa lebih dekat dengan masyarakat internasional,” jelas dia.

Editor: Eva Martha Rahayu

Swa.co.id