Pengamat Sebut Kereta Cepat Membangun Sejarah dan Peradaban

01 Des 2022, 17:05 WIB
Pengamat sebut kereta cepat Jakarta-Bandung akan menjadi sejarah transportasi Indonesia (Foto: Dok Setkab)

Indonesia berencana mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung pada Juni tahun 2023. Ini akan menjadi sejarah bahwa Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kereta cepat, sehingga pembangunannya harus diselesaikan.

Kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun sepanjang 142,3 km yang terdiri 13 terowongan (tunnel), pemotongan (cutting) 19,2 km (13,5 persen), tanggul (embankment) sepanjang 23,58 km (16,6 persen), terowongan (tunnel) sepanjang 16,82 km  (11,8 persen) dan konstruksi melayang (elevated) sepanjang 82,7 km (58,1 persen).

Data dari PT KCIC hingga 25 November 2022 kemarin, construction progress mencapai 81,66 persen dan investment progress 91,40 persen. Pekerjaan jembatan 97,27 persen, subgrade 80,57 persen dan terowongan 99,48 persen. Sementara Sta. Halim 73,87 persen, Sta. Karawang 71,55 persen, Sta. Padalarang 11,19 persen, Sta. Tegalluar 85,20 persen dan Depo Tegalluar 75,79 persen.

Nantinya, kecepatan kereta cepat selama operasional 350 km per jam. Ditempuh selama 36-45 menit. Menggunakan lebar sepur (rel ganda) 1.435 mm. Satu rangkaian (train set) terdiri dari 8 kereta (cars). Saat ini sudah hadir 3 train set.

Menurut Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, hadirnya kereta cepat Jakarta Bandung adalah sejarah bagi peradaban transportasi di Indonesia. Kereta cepat adalah masa depan transportasi di Indonesia, meski menuai kontroversi.

Djoko melanjutkan, pro kontra pembangunan perkeretaapian selalu ada. Di Indonesia pro kontra telah terjadi sejak masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Di mana saat akan membangun perkeretaapian di Pulau Jawa, terjadi perdebatan lebih dari 25 tahun di kalangan akademisi dan pejabat Pemerintah Hindia Belanda. Hingga akhirnya diputuskan pencangkulan pertama pada 17 Juli 1864 di Semarang.

“Bahkan pro-kontra pembangunan perkeretaapian itu juga diperuncing dengan sudah terbangunnya Jalan Raya Pos (sekarang Pantura) sepanjang 1.000 kilometer (621 mil) yang membentang dari Anyer (Banten) hingga Panarukan (Jawa Timur),” kata Djoko yang juga akademisi di Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata.

Djoko melanjutkan, pro-kontra juga datang saat akan pembangunan MRT Jakarta dan LRT Jabodetabek. Perdebatan itu tidak terjadi Indonesia, namun juga di banyak negara. Mungkin hanya di Negara China tidak terjadi pro dan kontra, karena sistem politik negaranya tidak memberikan ruang diskusi berkepanjangan.

“Apalagi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang prosesnya begitu cepat tanpa perencanaan yang matang. Tentunya pasti akan semakin memperuncing perdebatan (pro-kontra) itu. Biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun atau membengkak Rp 27,09 triliun,” kata Djoko kepada SWA Online, Rabu (30/11/2022). 

Selain itu, target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2023. Djoko memperkirakan ada tiga alasan kenapa Pemerintah RI memilih China ketimbang Jepang, yaitu janji tanpa APBN, tanpa jaminan pemerintah, dan terbuka soal teknologi. “Namun dalam perjalanannya ada biaya tambahan lagi,” ujar Djoko. 

Meskipun banyak pro-kontra dan penuh dengan kontroversi, Djoko mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung harus selesai, sehingga dapat memberikan manfaat. Pemkab Karawang, Pemkab Bandung dan Pemkot Bandung harus menyiapkan fasilitas angkutan umum dari kawasan perumahan dan pemukiman melewati stasiun kereta cepat. 

“Aksesibilitas dan kelanjutan perjalanan hingga mendekati perumahan dan pemukiman akan menjadi kunci keberhasilan penumpang kereta cepat,” katanya.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id