Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong pelaku ekonomi kreatif (ekraf) mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan inti dari pengembangan dan kemajuan industri ekonomi kreatif Tanah Air.

Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf Neil El Himam menjelaskan HKI hadir sebagai bentuk legalitas atas merek produk atau karya yang dihasilkan oleh pelaku ekraf. Bahkan Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ekraf akan menjadi tulang punggung ekonomi masa depan.

“Dalam gelaran World Conference on Creative Economy (WCCE) di Bali, Presiden menyampaikan ekraf di Indonesia akan menjadi tulang punggung masa depan, semakin kuat dan diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi yang inklusif. Pengembangan ekraf harus terus dipacu agar menjadi sektor yang futuristik tumbuh lebih cepat, lebih besar, dan maju,” kata Neil El Himam dikutip dari keterangannya, Sabtu (17/12/2022). .

Menurut El Himam, HAKI perlu disikapi secara serius oleh pelaku ekraf. Karena dengan HKI pelaku ekraf memiliki perlindungan hukum atas produk mereka. Manfaat lainnya adalah dapat meningkatkan daya saing dan memperluas peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan pasar.

“Kami akan terus menggarap program fasilitasi dan edukasi HKI bagi para pelaku ekraf tanah air. Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan dasar hukum dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yakni melalui PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif,” ujarnya.

World Conference on Creative Economy (WCCE) 2022 di Bali menghasilkan peta jalan ekonomi kreatif untuk pemulihan ekonomi global yang dinamakan Bali Creative Economy Roadmap atau Bali Roadmap. Ini merupakan dokumen peta jalan untuk kebangkitan ekonomi, di mana sektor ekonomi kreatif yang menjadi tulang punggung kebangkitan ekonomi global.

Bali Roadmap berisikan beberapa poin seperti mengarusutamakan ekonomi kreatif dalam ekonomi dunia dan akses pembiayaan yang membuka jalan bagi pelaku ekraf agar bisa mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Lalu ada poin terkait pemasaran yaitu upaya para pelaku ekraf agar mampu beradaptasi menggunakan teknologi digital dan poin intellectual property (IP) atau perlindungan kekayaan intelektual.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id