Skip to main content

Channels

Usulan IPMG untuk Pemerintah Terkait Perluasan Akses Ketersediaan Obat-obatan

  • 20 Des 2022, 08:22 WIB
  • 20
Tim IPMG mengatakan perbaikan dalam berbagai aspek diperlukan agar obat-obatan inovatif  tersedia bagi pasien yang membutuhkan (Foto: ist)

Percepatan akses obat-obatan inovatif memegang peranan  penting dalam mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan ekonomi negara.  Berdasarkan data terbaru, saat ini Indonesia menempati peringkat terakhir ASEAN, baru 9 persen obat baru yang diluncurkan selama 9 tahun terakhir (2012-2021).

International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) secara konsisten  menyuarakan  aspirasi ini kepada stakeholders terkait untuk memperbarui standar pelayanan kesehatan  denganberbagai terobosan, serta memperluas akses obat-obatan inovatif.

Ait-Allah Mejri, Ketua IPMG mengatakan, laporan tersebut menyoroti bahwa hanya sekitar 1  dari 10 obat baru yang diluncurkan secara global tersedia untuk pasien Indonesia. Hal ini perlu  mendapat perhatian khusus mengingat akses tepat waktu ke obat-obatan baru dapat  menyelamatkan hidup pasien, meningkatkan hasil kualitas kesehatan, membantu mengurangi  biaya perawatan kesehatan, berkontribusi pada produktivitas ekonomi, dan menjadikan  Indonesia tujuan yang lebih menarik untuk investasi dan inovasi masa depan.

Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam cakupan kesehatan selama dekade  terakhir. Selain itu, hampir 90% masyarakat Indonesia saat ini telah mendapat jaminan kesehatan oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sejak diimplementasikan tahun 2014. Namun,  tantangan baru menunjukan bahwa jumlah jangkauan JKN saja tidak cukup untuk mencapai  sistem kesehatan yang berkualitas tinggi. Solusi untuk percepatan adopsi obat-obatan baru di  Indonesia sudah ada, tetapi kita perlu lebih mempelajari beberapa hambatan mendasar untuk  bisa mengadopsi well-evidenced innovation tersebut.

Nora T. Siagian, IPMG Board Member menyatakan, akar permasalahan ini bersifat multifaktorial dan hanya dapat diatasi melalui kerja sama lintas sektor. Permasalahan ini mencakup  akses masuk ke pasar Indonesia dan peraturan yang mengatur pendaftaran obat di JKN, keterbatasan anggaran, dan kurang optimalnya value-based assessment dan strategi  pembiayaan yang inovatif.

“Perbaikan dalam berbagai aspek diperlukan agar obat-obatan inovatif  tersedia bagi pasien yang membutuhkan sehingga bisa membawa pasar Indonesia lebih menarik  bagi investor,” jelas Nora.

Dalam kesempatan yang sama, Prof dr Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH, Mantan Dekan  dan Guru Besar Ekonomi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas  Indonesia menyatakan, jika kita tidak membuat kebijakan besar perbaikan sistem kesehatan  sekarang, maka kualitas dan produktivitas Generasi Emas yang kita cita-citakan pada 2045 tidak  mampu bersaing dengan bangsa-bangsa Asia lain dengan sistem kesehatan yang lebih baik.

Thabrany menambahkan,  cara paling efektif untuk mencegah puluhan triliun Rupiah dana  Indonesia keluar negeri untuk biaya pengobatan adalah meningkatkan belanja dan tarif JKN  sampai pada harga keekonomian yang layak. Selain itu, sistem kesehatan harus memberikan  insentif finansial agar seluruh penduduk dapat menikmati obat-obat inovatif dalam rangka  perbaikan kualitas hidup bangsa.

IPMG melihat bahwa Indonesia memiliki kesempatan emas untuk mentransformasi layanan  kesehatan dengan cara meningkatkan investasinya pada sektor kesehatan, terlebih pada obat obatan preventif dan layanan kesehatan primer. Selain itu, perlu diimbangi dengan upaya untuk  memperluas akses masyarakat terhadap obat-obatan life-saving yang merupakan obat-obatan  esensial, serta memiliki standar yang dapat mengikuti kemajuan inovasi.

Dr. Rosa C. Ginting, Ketua Umum Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi  Kesehatan Indonesia (PAMJAKI) berpendapat, saat ini perlu dikembangkan suatu  pendekatan yang jelas untuk kerja sama antara JKN dan asuransi swasta. Perlu diciptakan  produk ‘top-up health insurance’ di JKN yang mencakup kebutuhan layanan kesehatan  masyarakat kelas menengah-atas. Hal ini dapat dimulai dengan mengelompokkan produk yang  dibatasi atau yang tidak ditanggung oleh BPJS, berdasarkan kualitas dan kuantitas obat, dan  berdasarkan pilihan dokter yang ditujukan untuk perorangan atau kelompok.

“Adanya mekanisme pertukaran informasi antara asuransi swasta dan BPJS dalam menentukan  struktur dan skema manfaat serta harga, sangat diperlukan untuk kita bisa mentransformasi  layanan kesehatan lebih baik,” tambah Rosa.

IPMG mendukung pembuatan kebijakan berdasarkan bukti klinis yang akan memastikan bahwa  pasien mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan terbaik yang sesuai dengan  kebutuhan mereka.

Nora menambahkan, lingkungan yang kondusif untuk inovasi ditandai dengan adanya  anggaran layanan kesehatan yang cukup. Penilaian Teknologi Kesehatan atau Health  Technology Assessments (HTAs) harus memainkan peranan kunci dalam daftar Pembiayaan dan Manfaat obat.

“Anggota IPMG memiliki beragam pengalaman dalam pendekatan terhadap HTA di berbagai  negara dan berkomitmen untuk dapat terus bekerja sama dengan Pemerintah dalam mengadopsi  strategi HTA yang tepat sesuai kebutuhan kesehatan di Indonesia,” kata Nora.

Ait-Allah Mejri menyimpulkan, anggota IPMG berkomitmen untuk terus melakukan edukasi  dan meningkatkan pengetahuan medis secara berkesinambungan di Indonesia. “Komitmen kami  ini memerlukan keterlibatan dan dialog terbuka dengan berbagai pihak utamanya  Pemerintah, akademisi dan mitra swasta lainnya untuk bisa mendorong pemahaman yang lebih  baik terkait inovasi di bidang kesehatan, dan menggambarkan lebih jelas manfaat nilai inovasi ini dalam perimbangan faktor ekonomi kesehatan Indonesia,” tuturnya.

Swa.co.id

Terbaru