Kemenkop Punya Banyak Bantuan untuk Kembangkan Koperasi

Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia sesuai Pasal 33 UUD 1945. Hal itu dipertegas dalam pasal 4 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Bung Hatta koperasi layak menjadi soko guru perekonomian karena mendidik sikap mandiri, mengutamakan kepentingan masyarakat ketimbang golongan, serta menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme.Gedung_Kementerian-Koperasi-dan-UKM

Sayang, perkembangan koperasi tak seindah harapan. Kehadirannya hanya menjadi pelengkap di tengah pesatnya laju pertumbuhan sektor keuangan di Tanah Air. Menurut Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, total kini ada 265 ribu koperasi di Indonesia. Namun, ini yang bikin miris. 28% diantaranya tidak aktif. Kemenkop UKM mengancam akan membekukan sementara jika tidak segera melakukan kegiatan.

Sekitar separuh dari sisanya masih melakukan rapat anggota tahunan sebagai syarat aktifnya sebuah koperasi. Beda-beda tipis dengan koperasi yang dicap tak aktif. "Untuk beberapa pengusaha mikro yang ingin membentuh wadah koperasi, kami memberi kemudahan dengan membebaskan biaya notaris yang jumlahnya sekitar Rp3 juta," kata Agus.

Kehadiran koperasi sejatinya mampu mengangkat hajat hidup banyak orang. Ketua Panitia Pengarah Jakarta Food Security Summit ke-3, Franky Oesman Widjaja mencontohkan, petani yang tergabung di koperasi akan mendapatkan pelatihan cara bercocok tanam, benih unggul, pupuk tepat dosis, serta update teknologi terbaru.

"Produktivitas mereka akan terus menanjak di bawah naungan koperasi yang mendapat pendampingan dari pengusaha terkait seperti modul yang kini tengah digarap PISAgro," katanya.

Agus menambahkan, Kemenkop UKM juga punya sederet bantuan untuk para anggota koperasi. Mulai dari pinjaman berbiaya murah lewat skema dana bergulir, bantuan pemasaran untuk yang sudah berproduksi, hingga sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Itu semua demi membangun jatidiri bangsa Indonesia.

Direktur Pengembangan Usaha dan Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Zaini Hanafi menambahkan, pengembangan koperasi terutama di sektor perikanan dan kelautan terbentur minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. "Tingkat pendidikan mereka masih rendah, sebagian besar hanya tamat SD. Oleh karena itu perlu sering ada pelatihan wirausaha dan kepemimpinan," katanya.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BPPKP) Tjahya Widayanti menilai koperasi yang solid bisa turut mensejahterakan anggotanya. Di kalangan petani, sejumlah gabungan kelompok petani yang ada dalam wadah koperasi bisa memanfaatkan sistem resi gudang untuk mendapatkan permodalan. "Koperasi bisa menjadi pengelola gudang-gudang yang tercantum dalam resi gudang tersebut," katanya.

Semboyan Jakarta Food Security Summit ke-3 tampaknya tepat. Tak ada swasembada pangan tanpa petani. Koperasi adalah kunci pemberdayaan petani. Kini, tinggal bagaimana sinergi pemerintah dan pengusaha mencari skema pembiayaan yang tepat untuk para petani lewat koperasi. Semoga para petani di Tanah Air bisa lebih sejahtera.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)