Permasalahan di wilayah Timur Indonesia sering diidentikkan dengan ketertinggalan, keterbelakngan, keterisolasian, dan masalah kemiskinan. Pembangunan ekonomi di wilayah tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam pemerintahan Joko Widodo saat ini.

Melalui agenda pembangunan koridor ekonomi di Sulawesi, Papua-Kepulauan Maluku, dan Bali-Nusa Tenggara, pemerintah berkomitmen untuk membangun jalan Trans Papua, jaringan rel kereta api, jembatan dan infrasturktur lainnya di Papua dengan alokasi dana sebesar Rp 6 triliun.

Forum “Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Luar negeri RI Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Wilayah Timur Indonesia (Sumber: Kemlu RI)

“Kondisi infrastruktur di wilayah Timur Indonesia saat ini memerlukan pengembangan. Upaya peningkatan pembangunan di wilayah timur Indonesia tidak dapat terlepas dari pelaksanaan diplomasi ekonomi,” ujar Sumiati, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK).

Selain itu, menurutnya diplomasi ekonomi merupakan salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang perlu dioptimalkan untuk mendorong geliat perekonomian di wilayah Timur Indonesia.

Pendapat tersebut berdasarkan fakta bahwa perekonomian wilayah timur bertumbuh dalam satu dekade terakhir yaitu rata-rata 5,82 persen per tahun. Hal ini menandai bahwa wilayah tersebut memiliki potensi dan faktor keunggulan ekonomi tertentu.

Dr. Leonard VH. Tampubolon, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, mengemukakan bahwa pembangunan di Indonesia belum memberikan hasil secara merata kepada seluruh wilayah dan penduduk.

Pendapat tersebut didukung oleh A. Agus Sriyono, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kemenko Polhukam. Menurutnya tumbuhnya separatism dari kelompok kecil masyarakat merupakan hasil dari kemiskinan dan ksenjangan ekonomi, dimana yang menjadi kekhawatiran adalah ide tersebut mendapat dukungan dari internasional.

Untuk mencegah hal tersebut, ia mengungkapkan bahwa perlu adanya optimalisasi kebijakan politik luar negeri yang down to earth dengan pendekatan diplomacy for the people. Alhasil, akan dapat meningkatkan kinerja pelaku diplomasi dalam upaya mempromosikan potensi ekonomi, stabilitas politik dan keamanan Indonesia di komunitas internasional. (EVA)