Pemerintah Swiss Kucurkan Dana US$3,4 Juta untuk Dirjen Cipta Karya

Pemerintah Swiss dan Bank Dunia menyediakan dana perwalian senilai $ 13,4 juta untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengelola perkembangan perkotaan di Indonesia. Dana tersebut, menurut Dwityo A. Soeranto, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dirjen Cipta Karya, akan digunakan untuk keperluan studi dan analisa permasalahan dalam menjawab pertanyaan berapa sebenarnya biaya total yang dibutuhkan pemerintah untuk menangani permasalahan infrastruktur urban. Dwityo mengklaim bahwa langkah ini dibutuhkan untuk menyusun kebijakan dan strategi pemerintah di masa depan terhadap masalah terkait.

Pemerintah Swiss bersama dengan Bank Dunia kucurkan dana $ 13,4 juta bagi dirjen Cipta Karya

Dalam sesi jumpa pers acara yang bertajuk Indonesia Sustainable Urbamization Multi Donor Trust Fund Discussion Forum (14/6) tersebut, Dwityo menerangkan bahwa total jumlah uang yang dibutuhkan oleh kementerian, khususnya dirjen Cipta Karya sangatlah besar. "Sebetulnya kalau ditanya berapa butuhnya, itu sangat besar. Prasarana dan sarana kota itu banyak sekali. Sebagai gambaran, untuk Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini Direktorat Jendral Cipta Karya, memiliki target dalam 5 tahun ke depan yang kami beri nama seratus kosong seratus. maksud dari program ini adalah meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi menjadi 100%, serta mengurangi kawasan kumuh menjadi 0% pada tahun 2019. untuk target itu saja, kami membutuhkan dana 751 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan, " jelasnya.

Menurut data-data yang dipaparkan dalam acara tersebut, laju pertumbuhan perkotaan di Indonesia kini tertinggi di Asia. Namun investasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan hingga saat ini terbukti belum mampu mengimbangi laju urbanisasi sehingga muncul permasalahan-permasalahan kronis di kawasan urban. Diantaranya adalah kemacetan, polusi, dan resiko bencana seperti banjir. Itulah sebabnya pendanaan ekstra dibutuhkan untuk mengakomodir pembangunan kawasan urban sehingga kualitas kinerja infrastrukturnya menjadi makin baik.

Sebagai penutup, Dwityo menjelaskan bahwa penyediaan infrastruktur perkotaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh pemilik kepentingan. "Infrastruktur perkotaan banyak sekali jenisnya untuk ditangani bersama, ada yang terkait dengan transportasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita memerlukan sumber-sumber dana lain selain dari pemerintah," terang Dwityo. (EVA)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)