Presiden Jokowi Yakin Swasembada Pangan Tercapai 3-4 Tahun

Ketahanan pangan serta kedaulatan pangan tak hanya sekadar menjadi jargon Presiden Joko Widodo. Ia menekan pentingnya ketersediaan pangan sekaligus demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Swasembada pangan adalah pintu masuk untuk mencapainya.

Presiden Jokowi, didampingi sejumlah pengusaha pada pembukaan Jakarta Food Security Summit 2015 Presiden Jokowi, didampingi sejumlah pengusaha pada pembukaan Jakarta Food Security Summit 2015

“Semakin sering saya turun ke jalan, kunjungi daerah-daerah, dan melihat perkembangannya, saya yakin ketahanan pangan tercapai 3-4 tahun lagi,” katanya saat membuka Jakarta Food Security Summit ke-3 di Jakarta Convention Center.

Ucapannya itu bukan basa-basi. Ketua Panitia Pelaksana Franky Welirang menyebutkan petani binaan PISAgro sudah mampu meningkatkan produksi kedelai dari 1,2 ton menjadi 1,7 ton per hektar. Produksi berasnya juga naik dari 5 ton menjadi 7 ton per hektar. Untuk komoditas jagung juga membaik produksinya dari 5,6 menjadi 7,8 ton per hektar.

“Kadin lewat acara Jakarta Food Security Summit mencanangkan kenaikan produktivitas. Diharapkan, target swasembada pangan bisa tercapai 3-4 tahun mendatang,” ujarnya.

Ia menambahkan, produktivitas swasta memang masih lebih tinggi. Misalnya, untuk kelapa sawit bisa 7 ton per hektar. Namun, petani juga bisa terus meningkatkan produktivitasnya dari 2,8 ton menjadi 3 ton per hektar.

“Jika petani bisa meningkatkan produksinya menjadi 6 ton per hektar saja, itu sudah bagus. Mereka akan jauh lebih sejahtera. Inilah harapan Kadin dan pemerintah, swasembada pangan tercapai, petani juga lebih sejahtera,” katanya.

Franky menambahkan, pemerintah mesti lebih banyak turun ke lapangan dan tak sekadar membagikan bantuan bibit, traktor, dan pupuk, serta pembangunan jaringan irigasi. Permasalahan di lapangan adalah minimnya sumber daya manusia saat proses penanaman dan panen.

“Pemerintah membagikan traktor, tapi yang dibutuhkan justru lebih banyak mesin penanam dan pemanenan. Pemerintah harus lebih bisa menangkap informasi di lapangan. Orang yang menjaga pintu air dan bertugas membagikan air untuk lahan persawahan juga kurang,” katanya.

Ia menjelaskan, tantangan pemerintah ke depan akan semakin berat. Jumlah penduduk dunia diperkirakan bertambah dari hanya 5 miliar menjadi 7-9 miliar. Kebutuhan pangan meningkat 70% dari yang ada sekarang. Jika tidak segera menyusun strategi jitu untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan pangan, kondisi rawan pangan bisa terjadi di mana-mana.

“Swasembada beras memang yang utama. Jika produksi berlebih, kita juga harus bisa membantu Negara lain. Lagipula, tidak semua tanaman bisa ditanam di dalam negeri. Semua Negara akan saling membutuhkan,” kata Franky.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto juga menekankan pentingnya koordinasi antara dua menteri koordinator perekonomian dan maritim. Dengan begitu semua kebijakan bisa terintegrasi demi satu tujuan yakni swasembada pangan.

“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga harus sejalan karena swasembada pangan juga kunci menciptakan kedaulatan pangan dan NKRI,” katanya.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)