Keterbukaan antara jajaran Pemerintah dan masyarakat menjadi hal penting bagi berlangsungnya pemerintahan yang solid. Di dunia sendiri tidak banyak kota yang menjalankan sistem pemerintahan secara terbuka. Bahkan, sejumlah negara maju pun belum menjalankannya.

Untuk mempersiapkan hal ini, sekretariat Open Government Partnership (OGP) menyusun sebuah rencana aksi daerah (RAD). RAD ini akan berisikan sejumlah komitmen untuk memperkuat gerakan keterbukaan Pemerintah yang sudah ada. Penyusunan RAD yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro akan dibantu denegan partisipasi aktif publik.

Direktur Aparatur Negara Kementrian PPN/ Bappenas, Raden Siliwati, menyatakan, hal ini merupakan program yang sejalan dengan agenda prioritas Nawacita Presiden Jokowi. Program tersebut ada pada poin dimana pemerintah harus selalu hadir untuk membangun tata pemerintahan yang bersih, efektif, demikratis, dan terpercaya.

“Pemerintah pusat harus mampu menangkap, menghargai, serta membantu setiap inovasi kecil yang diprakarsai oleh orang-orang di daerah. Dengan demikian, ke depan pemerintah akan mampu menebarkan benih keterbukaan ke lebih banyak daerah maupun instansi pemerintah pusat lainnya,” ujar Siliwati.

Terkait dengan terpilihnya Kabupaten Bojonegoro, Bupati Bojonegoro, Suyoto, menyatakan, kesiapan jajarannya sebagai percontohan bagi pemerintahan daerah terbuka dan partisipasi publik pemerintah daerah. Bagi Suyoto, proyek pemerintahan terbuka ini telah menambah lebih dari 100 daftar prestasi dan inovasi bagi Kabuten Bojonegoro di tingkat nasional dan internasional.

“Kami memastikan jajaran kami akan solid dalam menjamin keterbukaan dan partisipasi publik di pemerintahan daerah. Keterbukaan sangat penting artinya untuk menjaga kepercayaan publik pada pemerintah daerah karena akan berpengaruh pada pembangunan dan ekonomi,” ujar Suyoto

Direktur Eksekutif Internasional NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Sugeng Bagyo menyambut baik terpilihnya Bojonegoro sebagai pelopor pemerintah daerah terbuka. Baginya, keterbukaan tidak hanya memberi manfaat bagi bagi pemerintah, namun sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat. Oleh sebab itu, ia menyatakan bahwa keterbukaan sebetulnya adalah sebuah mandatory, bukan optional.

“Pemerintah daerah merupakan pilar dari Indonesia. Jika keterbukaan hanya berhenti pada pemerintahan pusat, maka sifatnya hanya parsial. Reformasi keterbukaan kedepannya harus diikuti oleh setidaknya 400 pemerintahan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Selain itu, hal ini juga menjadi salah satu prinsip yang dibawa untuk pelaksanaan agenda Sustaiable Development Goals, terutama untuk tujuan mengenai keadilan, perdamaian, serta tata pemerintahan yang akuntable,” Sugeng menambahkan.