Bahana Sarankan Antisipasi Pasar Finansial Saat Krisis Corona

Papan pencatatan Bursa Efek Shanghai. (foto Reuters)

Sejak pekan lalu, kondisi pasar finansial berbagai negara
merah padam, tak terkecuali Indonesia. Mulai dari instrumen obligasi hingga
indeks saham di berbagai belahan dunia ‘rontok’. Kejatuhan ini dipicu oleh
lonjakan kasus terjangkit virus Corona (COVID-19) di luar China.

Kecemasan investor terhadap meningkatnya kasus epidemi
COVID-19 beralasan. Setelah perang dagang antar China dan AS selama tahun lalu
mengganggu sisi produksi (supply),
kini penanganan wabah COVID-19 dipastikan melemahkan sisi permintaan (demand). Berbagai tindakan karantina
kota (lockdown) seperti di Wuhan dan
kebijakan menahan pendatang untuk pertemuan komunal (seperti yang diumumkan
oleh Pemerintah Saudi Arabia terkait kegiatan ziarah umroh), dapat memperlemah
kegiatan transportasi, pariwisata, eceran hingga perbankan.

Melansir data Bloomberg, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
anjlok 13,4% sejak awal tahun atau year to date (ytd), kurs tengah Rupiah
terhadap Dollar AS (JISDOR)  melemah 3,6%
pada level 14.234. Sementara, data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kemenkeu (DJPPR) menunjukkan total dana asing telah keluar dari pasar obligasi
mencapai Rp 8,04 triliun (ytd) pada Jumat (28/2).

Kepala Makro ekonomi dan Direktur Strategi Investasi PT
Bahana TCW Investment Management, Budi Hikmat, memahami kecemasan investor yang
mengurangi atau likuidasi investasi dalam saham. Pasalnya, dengan volatilitas
indeks saham (VIX) dan obligasi US (T-bond) yang relatif tinggi,
mengindikasikan sikap konservatif investor untuk mengurangi kedua jenis
volatilitas aset tersebut, guna mengurangi kerugian lebih lanjut.

Akan tetapi, jika mengamati penurunan IHSG, Budi menilai
valuasi IHSG relatif paling murah jika dibandingkan bursa regional lainnya.
Sebagai perbandingan (lihat tabel di bawah) antara annualized average
pertumbuhan indeks saham dan earning per share antara indeks S&P (SPX) dan
IHSG (JCI) selama beberapa tahun terakhir dan sejak Februari 2008.

Terlihat selama setahun terakhir kenaikan SPX (16,8%)
sekitar tiga kali lebih pesat ketimbang pertumbuhan earning yang hanya sekitar
5%. Proyeksi EPS yang pesat selama tiga tahun terakhir ditopang oleh stimulus
fiskal berupa pemangkasan pajak Presiden Trump. Perusahaan banyak menggunakan
tambahan dana dari pemangkasan pajak itu untuk membeli kembali (buyback) saham
sehingga memicu kenaikan harga saham.

Sementara, kenaikan harga saham pada IHSG alias JCI
cenderung lebih rendah ketimbang pertumbuhan laba, terutama setelah era supercycle commodity booming berakhir.
Selain itu, meski pertumbuhan EPS IHSG 7,3% lebih rendah dari acuan normatif
pertumbuhan GDP nominal, angka tersebut masih lebih tinggi dibanding sejumlah
negara.

“Ketepatan membaca angka dan analisa ini penting untuk menentukan sikap terutama mengantisipasi peluang cuan ketika terjadi krisis. Kendati valuasi dianggap sudah murah, investor tetap perlu berhati-hati terhadap adanya potensi koreksi harga saham, sehingga sikap menunggu menjadi lebih tepat,” ujar Budi Hikmat, dalam keterangan tertulisnya (3/3/2020).

Untuk itu, lanjut Budi, ada dua hal yang harus dicermati.
Pertama, respon perusahaan di AS untuk kembali buyback atau malah berbalik menjual. Kedua, kestabilan kurs rupiah
relatif terhadap mata uang regional.

Pertimbangan pertama dilandasi dari pergerakan yang serupa
antara IHSG dan indeks S&P. Pergerakan kedua indeks yang sama ini lebih
besar ketimbang faktor internal pertumbuhan M1 (persediaan uang riil). Bila
perusahaan atau emiten memanfaatkan sebagai kesempatan buyback maka ada peluang
harga saham akan terjaga. Namun, perusahaan menjual saham karena mereka
mencemaskan kondisi bisnis, maka harga saham indeks S&P akan tertekan, dan
berpengaruh kepada IHSG.

Pertimbangan pertama didasarkan kenyataan adanya co-movement
antara JCI dan SPX yang bahkan lebih besar ketimbang factor internal real M1
growth. Bila perusahaan Emiten memanfaatkan sebagai kesempatan buy-back maka
ada peluang harga saham akan terjaga. Namun, bila ternyata perusahaan malah
menjual saham karena mereka sendiri mencemaskan kondisi bisnis, maka harga
saham SPX akan tertekan yang berpengaruh kepada JCI.

Stimulus Pemerintah
dan Kebijakan BI

Sementara itu, sangat penting mencermati respons kebijakan
fiskal dan moneter yang berpengaruh pada penguatan ekonomi dan kurs rupiah,
mengingat sikap investor asing yang melepas aset, baik saham maupun obligasi
akibat adanya antisipasi pelambatan ekonomi dan risiko pelemahan rupiah (currency
risk).

Secara fiskal, pemerintah menggelar insentif termasuk dengan
mempercepat peluncuran Kartu Prakerja di tiga provinsi, yaitu Bali, Sulawesi
Utara, dan Kepulauan Riau. Pemerintah juga menaikkan tambahan manfaat bagi
keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 50.000 menjadi Rp 200.000. Kebijakan
ini berlaku selama enam bulan, mulai Maret 2020. Di bidang perumahan,
pemerintah menambah kebutuhan anggaran Rp 1,5 triliun, untuk subsidi bunga Rp
800 miliar dan subsidi uang muka Rp 700 miliar.

Di sektor wisata, pemerintah memberi insentif sebesar Rp
741,89 miliar untuk menarik wisatawan mancanegara maupun domestik, dengan
memberikan insentif berupa diskon khusus, maupun kegiatan promosi. Insentif ini
mulai berlaku pada Maret, April, dan Mei 2020. Sementara, bagi pemerintah
daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran mendapat
hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp 3,3 triliun.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia melakukan stabilisasi
melalui kebijakan triple interventions melalui penjualan valas di pasar spot,
intervensi melalui forward di pasar domestic non delivery forward (DNDF) dan
intervensi pembelian SBN yang dilepas oleh investor asing.

Di era melimpahnya likuiditas uang dan kecilnya kredit, bila
bank sentral China (PBoC) melakukan ekspansi serupa bank sentral G3 (AS,
Jepang, dan Jerman), maka suku bunga bakal terjaga rendah. Hal ini akan memberi
ruang lebih untuk instrumen pendapatan tetap seperti obligasi di negara
berkembang yang pengelolaanya relatif hati-hati (prudent) seperti Indonesia.

Ikuti arus dimana obligasi akan tetap mendahului saham.
Selanjutnya kita perlu mencermati apakah berbagai stimulus pemerintah efektif
menopang daya beli. Menyikapi gangguan pada pengiriman barang input dari China,
pemerintah sendiri sudah mengajak perusahaan untuk memacu pengadaan bahan baku.

“Berdasarkan pengalaman melintasi berbagai krisis, kondisi saat ini nampak berbeda bila dibanding menjelang krisis 2008. Saat itu, sikat terbaik adalah menahan ketamakan (controlling the greed) karena valuasi saham sudah terlalu tinggi dan jauh melebihi acuan normatif pertumbuhan GDP nominal. Sementara saat ini, kita perlu mengelola rasa takut (managing fear). Masih ada asset investasi yang menarik terutama SBN yang justru menjadi prasyarat peluang cuan saham,” ujar Budi.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)