Hutama Karya Akan Terbitkan Obligasi untuk Pembiayaan 8 Ruas Tol di Sumatera

Salah satu proyek infrastruktur yang ditargetkan pemerintah akan beroperasi pada tahun 2019 adalah proyek jalan tol di Sumatera. Melalui Peraturan Presiden NO.100 Tahun 2014, pemerintah menugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebagai pelaksana proyek pembangunan 24 ruas jalan tol di Sumatera, dengan 8 ruas tol sebagai prioritas sampai tahun 2019.

Dengan total kebutuhan investasi sekitar Rp81 triliun untuk pembangunan 8 ruas tol tersebut, pemerintah menyadarai adanya keterbatasan kemampuan finansial HK dalam menjalakan tugas. Untuk itu, manajemen BUMN konstruksi itu menyiapkan alternatif pembiayaan dengan akan menerbitkan surat utang obligasi.

HK menempuh opsi tersebut dikarenakan usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 12,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 masih dibahas di DPR. Sebelumnya, pada 2015 dan 2016, Hutama Karya mendapat PMN sebesar Rp 5,6 triliun. Riko Amir, Kepala Sub Direktorat Mitigasi Risiko APBN Kementerian Keuangan RI, menjelaskan, sekarang pemerintah dan HK sedang melakukan konsultasi untuk penerbitan surat jaminan atas ruas Pekanbaru – Dumai.

Pemberian jaminan pemerintah itu untuk meningkatkan bankability dari proyek jalan tol Sumatera, khususnya dalam rangka meningkatkan creditworthiness atas pinjaman dan penerbitan obligasi HK sekaligus memberikan kepastian kepada calon investor.

Perkembangan pembangunan jalan tol yang mendapatkan telah menunjukkan peningkatan pesat, karena beberapa seksi ruas sudah beroperasi. Sebut saja ruas tol Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakaheuni-Terbanggi Besar.

Sementara itu, Herry Trisaputra, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), mengungkapkan, selain memberikan PMN, pemerintah juga memberikan kontrak pengelolaan beberapa ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan kontrak konsesi jalan tol akses Tanjung Priok kepada HK sebagai underlying asset untuk penerbitan obligasi atau pinjaman untuk Tol Trans-Sumatera.

Tahun 2017, pemerintah telah menerbitkan surat jaminan kepada HK untuk pendanaan ruas Medan - Binjai senilai Rp 481 miliar, ruas Palembang - Indralaya senilai Rp 1,2 triliun, serta surat jaminan atas obligasi ruas Bakauheni - Terbanggi Besar senilai Rp 6,5 triliun.

Hingga akhir tahun 2018, manajemen HK mengincar kontrak proyek baru senilai Rp21,36 triliun. Target itu optimistis tercapai, lantaran hingga semester I tahun 2018, telah meraih kontrak baru sebesar Rp13,39 triliun. Perolehan kontrak baru tersebut diperoleh dari proyek-proyek dengan jenis pekerjaan antara lain, jalan dan jembatan, gedung, prasarana perhubungan, EPC, properti, dan lainnya.

Anis Anjayani, Direktur Keuangan HK, menjelaskan, nilai kontrak itu untuk jalan dan jembatan sebesar Rp6,70 triliun, gedung Rp 0,77 triliun, prasarana perhubungan R 0,59 triliun, EPC Rp 5,31 triliun, serta properti dan lainnya sebesar Rp0,02 triliun .

Pendapatan perseroan hingga Juni 2018 tercatat Rp9,6 triliun dengan laba sebesar Rp 605 miliar. Sampai pengujung tahun 2018, HK menargetkan pendapatan mencapai Rp 25,7 triliun.

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)