Kesejahteraan bangsa Indonesia mengalami perbaikan selama 40 tahun terakhir. Walaupun demikian, pemerintah Australia bagian bantuan pembangunan sosial, Australian AID, menilai bahwa penduduk miskin masih belum terjangkau dan terlayani, khususnya perempuan. “Dengan tujuan meningkatkan penghidupan perempuan miskin Indonesia, Aus AID mencanangkan program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (Mampu),” kata Kate Shanahan, Unit Manager Women in Leadership Aus AID.
Mampu dirancang dalam kerja sama antarpemerintah Australia dengan Indonesia sebagai program 8 tahun. Dibagi dalam dua tahap, Mampu tahap pertama dijadwalkan Juli 2012 hingga Juni 2016 dengan dana pelaksanaan sebesar Aus$ 60 juta. “Dana yang sudah dipegang baru untuk pelaksanaan 4 tahun dan kedua belah pemerintah sudah sepakat,” tegas Kate.
Kemitraan Aus AID dengan Madrasah
Sekalipun wilayah pedesaan jadi pilihan lokasi paling tepat, perintisan dilakukan di kota dan pinggir kota. Pelaksanaan tahap pertama Mampu dimulai dengan 2 proyek di provinsi berbeda, Jawa Timur yang mempunyai kapasitas penyedia jasa pengembangan bisnis (BDSP) kuat serta Sumatera Utara yang ber-BDSP lemah. Berbeda dengan Jawa Timur, Sumatera Utara masih membutuhkan peningkatan BDSP lewat campur tangan pihak ketiga.
ILO yang ditunjuk sebagai salah satu mitra pelaksana Mampu menetapkan, perempuan miskin Indonesia harus punya pekerjaan yang layak. “Banyak perempuan mencari nafkah lewat usaha kecil menengah. Supaya mereka memperoleh pekerjaan berikut penghidupan yang layak, diperlukan formalisasi usaha,” terang Chief Technical Adviser ILO, Miranda Fajerman.
Menurut Miranda, formalisasi tidak akan memupus usaha kecil menengah karena, meski dianjurkan, ini tidak diwajibkan. Supaya pengusaha kecil termotivasi, Mampu mempersiapkan kebijakan finansial dan nonfinansial. Dari segi finansial, pengusaha yang melakukan formalisasi akan dibantu lewat insentif. Dari segi nonfinansial, bantuan bagi mereka berwujud pelatihan pengembangan wirausaha. “Lewat formalisasi, perempuan pengusaha kecil akan terjamin mendapat upah minimum dan akses Jamsostek,” pungkas Miranda. (EVA)
