Perhutani Geber Program Perhutan Sosial

Perhutani makin serius menggeber pelaksanaan program pilot project perhutan sosial. Direktur Utama Perhutani Denaldy M. Mauna bertemu sudah bertemu dengan enam pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk menyampaikan rencana pelaksanaan pilot project Perhutanan Sosial di Pameungpeuk, Garut. Denaldy M Mauna menjelaskan kepada pengurus LMDH bahwa pilot project Perhutanan Sosial rencananya akan dilaksanakan di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pameungpeuk masing-masing di blok Pasir Salam 1 seluas 2.681.9 hektare dan Pasir Salam 2 seluas 3.970.4 hektare.

Nantinya anggota LMDH dapat melakukan kerjasama penanaman Albazia dengan sistem bagi hasil 70%: 30%. Sebelum tanaman albizia menghasilkan lahan hutan dapat ditanami palawija, istilahnya pola “AJALE” albizia, jagung dan kedelai. Salah satu anggota LMDH, Ayi warga Cihaur Kuning mengaku kurang modal untuk menggarap lahan hutan, dengan Perhutanan Sosial ini ia berharap dapat bantuan modal bank tapi bunga sedikit saja.

Enam pengurus LMDH yang berdiskusi dengan Denaldy berasal dari LMDH Pananjung, Putra Mandiri, Mutiara Hijau, Wana Mekar, Hutan Hijau dan LMDH Rindam selain dengan Muspika setempat.Direktur Utama Perum Perhutani juga bertemu Bupati Garut Rudi Gunawan pada Kamis (11/5) membahas rencana pilot project Perhutanan Sosial di wilayah Garut tersebut. Bupati Garut Rudi Gunawan menyatakan pihaknya sangat mendukung pilot project Perhutanan Sosial tersebut termasuk juga kegiatan Wisata Perhutani di Garut karena memberikan manfaat bagi warganya.

Para petani nanti akan mendapat luas lahan garapan yang ekonomis, bantuan modal perbankan KUR, jaminan pasar oleh offtaker dan pembinaan teknis. Selain itu Perhutani juga sedang menyiapkan Pilot project Perhutanan Sosial Sinergi BUMN lainnya di KPH Probolinggo seluas 1.500 Ha. " “Perhutani perlu dukungan Pemda Garut untuk kelestarian hutan, rencana pilot project Perhutanan Sosial di Pameungpeuk ini termasuk penataan ulang petani-petani yang akan terlibat dalam Perhutanan Sosial," demikian Denaldy menegaskan.

Seperti diketahui,  kini Pemerintah memiliki dua agenda besar yang menjadi sorotan utama terkait dengan pengelolaan hutan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif.Melihat tujuan ini, pemerintah telah kini menyiapkan sebuah program yang memastikan bahwa sarana pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya disekitar hutan dapat dilakukan dengan model yang menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan setaraan dan pelestarian lingkungan. Ini adalah Program Perhutanan Sosial.

Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.Dengan ini, masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

 

Editor: Eva Martha Rahayu

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)