Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati dan sumber daya yang melimpah. Dengan luas laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi terdiri dari perairan tertorial 3,1 juta kilometer pesegi dan 2,7 kilometer persegi merupakan Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE). Hanya saja, dalam pasar dunia, produksi ikan Indonesia masih berada dalam empat besar, setelah Cina dan Peru. Sebagai gambaran, Cina memproduksi sekitar 14,8 juta ton, sedangkan Indonesia hanya sekitar 5 ton.

Menurut R. Sjarief Widjaja, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP) Departemen Kelautan dan Perikanan, salah satu komponen terpenting dalam grand design bidang kelautan dan perikanan adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia, sedangkan dari kuantitas potensi SDM sudah banyak, bahkan beberapa wilayah pesisir sudah over quota. “Nelayan kita masih terpaku pada pola penangkapan ikan secara tradisional yang didapatkan secara turun menurun. Berbeda di negara lain nelayan sudah lebih cepat mengadopsi teknologi penangkapan ikan, sehingga dari waktu ke waktu hasilnya lebih unggul,” kata Sjarief.

Apalagi, umumnya di kantong-kantong wilayah perikanan anak-anak putus sekolah jumlahnya cukup tinggi baik yang putus sekolah dengan ijasah maupun tanpa ijazah. Untuk menjebatani anak-anak nelayan putus sekolah agar bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, BPSDMKP mengembangkan kebijakan dan program pembangunan SDM kelautan dan perikanan melalui program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bagi anak nelayan.

Selain itu, menyediakan sekolah lapang bagi anak-anak nelayan putus sekolah yang ingin melanjutkan sekolah, menyediakan pendidikan vokasi di semua level pendidikan serta menjadi penghubung antara para lulusandan perusahaan-perusahaan industri kelautan dan perikanan yang siap menampung mereka.

Saat ini jumlah jumlah nelayan di Indonesia sekitar 2,7 juta jiwa, yang tinggal di 10.624 desa nelayan dari total jumlah desa di Indonesia yang mencapai 78.000 desa. Sejak tahun lalu Sjarief telah mengangagas sekolah lapang agar para anak nelayan mendapat pendidikan dasar yang berlokasi di kampung nelayan untuk mendapat kesetaraan dengan program pendidikan Kejar Paket B dan Kejar Paket C. “Konsepnya sangat sederhana, bagaimana anak-anak nelayan bisa menyeimbangkan kewajiban membantu orang tua mencari nafkah dan merintis masa depan yang lebih baik yang sempat terputus,” ujar Sjarief.

Program Sekolah Lapang mulai dilakukan sejak 2012 di empat tititk yaitu di Kabupaten Perigi Montong (Sulawesi Tengah), Cilacap (Jawa Tengah), Belawan (Sumatera Utara) dan Kupang (Nusa Tenggara Timur). Tahun ini rencana sekolah lapang akan ditambah 8 titik lagi khususnya di sentra-sentra nelayan seperti Sibolga (Sumatera Utara), Tegal (Jawa Tengah), Bitung (Sulawesi) Pontianak (Kalimantan Barat), Ambon , (Maluku), Sorong (Papua), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) dengan daya tampung sekitar 6 ribu siswa. “Ini sekolah gratis dan kami menyesuaikan jadwal dengan anak-anak nelayan,” kata Sjarief. (EVA)