Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H. MH. FCBArb., mengatakan, pemberantasan pembajakan merupakan salah satu tujuan utamanya. Untuk itu, baru-baru ini pihaknya membentuk Direktorat Penyidikan yang diharapkan dapat memaksimalkan fungsi PPNS dalam menegakkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

“Penting bagi PPNS untuk mengetahui dan memiliki kompetensi dalam menjalankan penyidikan dan penuntutan terhadap semua jenis pelanggaran HKI, mengingat kompleksnya tindak pidana HKI ini,” kata Ramli di sela-sela pelatihan pembajakan software bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang digelar oleh Business Software Alliance (BSA). Ini merupakan bentuk dukungan nyata BSA terhadap dibentuknya Direktorat Penyidikan sebagai bagian dari strategi nasional untuk memberantas berbagai pelanggaran HKI, termasuk pembajakan software.

Sebagai organisasi yang berdedikasi untuk industri software, BSA berkomitmen untuk membantu pemerintah Indonesia dalam memotivasi terciptanya inovasi dan perkembangan. Mengurangi tingkat pembajakan software akan menarik minat investasi, membuka akses pasar baru bagi produk legal, memperkuat industri TI melalui peningkatan kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang), memajukan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Meningkatnya pendapatan sektor TI juga akan meningkatkan pajak penghasilan bagi pemerintah. BSA percaya bahwa sebagian besar manfaat ekonomi dari berkurangnya pembajakan software akan dinikmati di tingkat ekonomi lokal.

Juru Bicara BSA Indonesia, Donny A. Sheyoputra, menjelaskan, dukungan serupa pernahdilakukan untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melawan pembajakan software demi penegakan hukum.

Sebagai bagian dari agenda pelatihan untuk PPNS, contoh-contoh penegakan hukum yang baik disampaikan, seperti teknik mengidentifikasi dan pengenalan berbagai jenis pembajakan software yang terjadi di Indonesia, juga disampaikan beberapa contoh kasus yang berhasil ditangani dengan baik oleh Kepolisian.

Menurut hasil studi terbaru yang dilakukan oleh firma riset terkemuka untuk industri TI yaitu International Data Corporation (IDC) dan diumumkan oleh BSA, tingkat pembajakan software komputer di Indonesia naik satu poin pada tahun 2010 menjadi 87%. Ini menempatkan Indonesia dalam daftar 20 negara dengan tingkat pembajakan software komputer tertinggi di dunia. Studi Pembajakan Software Global 2010 memperkirakan, nilai komersial pembajakan software yang di-instal di komputer di Indonesia mencapai rekor tertinggi yaitu US$1,32 milyar. Angka ini secara stabil meningkat sejak pertama kali diadakannya studi ini pada 2003.