Indonesia tetap mendapat kepercayaan yang kuat di tengah krisis kepercayaan global. Dibandingkan tahun lalu, nilai pada pemerintah, bisnis, media, dan NGO mengalami peningkatan. Hasil ini didapat berdasarkan Edelman Trust Barometer Indonesia ke-9. Dari keseluruhan institusi tersebut, indeks kepercayaan Indonesia mengalami peningkatan dari 62 poin di tahun 2016 menjadi 69 poin di tahun 2017.

Pertama, dari sisi pemerintah. Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah naik menjadi 71 persen. Reformasi ekonomi secara struktural dan fokus pada kesejahteraan masyarakat. “Model yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk menutup kesenjangan antara kelompok elite dan masyarakat umum, serta memberikan peluang pendapatan yang merata dan infrastruktur sosial, telah diterima dengan baik,” ujar Raymond Siva, CEO Edelman Indonesia.

Edelman Trust Barometer Indonesia 2017 (Doc.SWA)

Pendapat tersebut didukung oleh Thomas Lembong, Kepala BKPM. Menurutnya, berbicara bisnis dan investasi berarti berhubungan dengan kepercayaan dari investor dan pihak yang melakukan transaksi bisnis. Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan keterbukaan sehingga mampu meningakatkan kepercayaan berinvestasi dari pihak luar. Kemudian dari sisi bisnis, responden menilai bahwa perusahaan seharusnya dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan laba dan memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar operasional perusahaan.

NGO juga mengalami peningkatkan kepercayaan menjadi 64 persen dari 57 persen di tahun lalu. Sama halnya dengan media mengalami kenaikan empat poin dari 63 persen di tahun lalu, dengan search engine (69 persen) sebagai tipe media yang paling dipercaya–dibandingkan online, tradisional, media milik institusi, dan media sosial atau dibangkan para editor (31 persen). Hal ini dipengaruhi dengan munculnya media echo chamber yang memperkuat keyakinan personal dan menolak pandangan yang tidak sejalan.

Hasil studi lainnya mengindikasikan bahwa gerakan populis dipicu kurangnya kepercayaan pada sistem dan adanya ketakutan ekonomi sosial, termasuk korupsi (90 persen), globalisasi (73 persen),menurunnya nilai sosial (63 persen), imigrasi (61 persen), dan kecepatan inovasi (54 persen). Responden merasa khawatir adanya korupsi ini membahayakan keselamatan rakyat dan menghambat perubahan yang baik untuk negara.

Editor : Eva Martha Rahayu