Pengajar Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Firmanzah menilai ada tiga tolok ukur untuk mengukur keseriusan daerah dalam menarik investor. Tiga tolok ukur itu adalah pemetaan potensi daerah, efisiensi birokrasi, dan infrastruktur. “Biasanya, perbaikan dimulai dari peta potensi daerah,” ujarnya. Daerah yang memiliki peta potensi daerah akan jauh lebih baik dalam menarik investor. Karena daerah tersebut paham akan keunggulan daerah yang akan ditawarkan ke investor. “Ketika daerah memiliki peta potensi daerah, berarti sudah tahu kelebihan dan kekurangan dibandingkan daerah lain,” jelasnya.

Lalu, bagaimana daerah dapat mengatasi in efficiency birokrasi. “Survei World Economic Forum menempatkan in efficiency sebagai faktor penghambat pertama investasi di Indonesia,” cetusnya. Upaya dan keseriusan Pemda untuk membuat birokrasi lebih efisien bisa menjadi parameter. Birokrasi yang efisien antara lain dari segi pemangkasan waktu perijinan, debirokratisasi, transparansi, serta pengawalan pelaksanaan. “Itu usaha untuk efektifitas dan efisiensi birokrasi,” kata dia.

Selain itu, infrastruktur juga bisa menjadi parameter untuk melihat keseriusan Pemda dalam menarik investor. Ini bisa dilihat dari political will dari pemerintah eksekutif dan legislatif terhadap belanja perbaikan infrastruktur. Ini penting lantaran direct foreign investment mensyaratkan infrastruktur sebagai syarat utama. Firmanzah mengatakan daerah yang serius menarik investasi adalah daerah yang serius memperbaiki infrastruktur.

“Tiga hal itu menjadi parameter untuk menilai keseriusan daerah dalam menarik investor,” tuturnya.

Beberapa daerah yang telah memenuhi syarat tersebut antara lain Sragen, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Jembrana. “Itu beberapa saja. Pembobotannya macam-macam. Mungkin ada yang heavy di infrastruktur, birokrasi, atau pemetaan daerahnya,” katanya. Misalnya, Solo dan Yogyakarta yang berhasil memberikan kenyamanan dan kepastian serta komitmen pemimpinnya untuk melakukan perbaikan tiga faktor tersebut. Walikotanya terjun langsung mengawal proses perubahan, berinteraksi dengan persoalan di lapangan dan memahami persoalan di konstituennya. Ini meminimalisir bahkan meniadakan konflik internal.

Daerah-daerah yang menjadi pemuncak hasil survei SWA, dinilai Firmanzah juga layak. Kabupaten Gresik, misalnya. Komitmen Bupati Gresik terhadap sarana infrastruktur jalan cukup besar. “Sudah layak kalau Gresik disenangi investor. Ya karena itu tadi, pemimpinnya mau mengawal perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk soal infrastrukturnya,” jelas dia.

Tantangan terbesar di daerah adalah dari sisi SDM ketimbang dari segi promosi potensi daerah. Soal iklim, sebenarnya Indonesia punya faktor endemen yang sangat luar biasa berupa kekayaan alam (terbarukan dan tidak). Sejatinya tantangan terbesar bukan dalam hal meyakinkan investor akan potensi yang dimiliki. Yang paling sulit adalah memberikan kepastian. Utamanya kepastian perijinan, kemudahan pengurusan, serta kepastian hukum. “Itu sangat diperlukan bagi investor,” jelasnya.

Karenanya, kualitas birokrasi dan proses birokrasi yang menjadi tantangan terbesar. Bupati dan walikota harus menjalankan administrasi dari orang-orang yang tersedia (PNS). Walikota/bupati tidak bisa menempatkan orang baru lantaran memecat PNS juga bukan perkara mudah. “Tantangan terbesar adalah memotivasi, menggerakkan para birokrat untuk lebih kreatif, inovatif, profesional dengan mengedepankan pelayanan publik.

Bila pemimpin bisa memotivasi birokratnya, otomatis improvement, inovasi, kualitas pelayanan akan muncul dengan sendirinya. Kalau itu bisa dilakukan akan banyak yang bisa diperbaiki di daerah. Misalnya, dengan munculnya Unit Pelayanan Terpadu (UPT). “Unit ini muncul lantaran adanya ide dari birokrat yang mengedepankan pelayanan publik,” dia menegaskan.

Namun, kalau motivasi birokrat tidak ada, tidak akan muncul. Meskipun Pemda memberikan training, studi banding, atau menyekolahkan birokrat, tanpa adanya motivasi yang kuat tidak akan berhasil.

Beberapa pemimpin yang patut disoroti adalah pemimpin Solo, Jogja, Surabaya berhasil memberikan motivasi pada para birokratnya. Pemimpin mau terjun langsung, memberi contoh dan memotivasi. “Saya kira semua daerah di mana pemimpinnya komit dan mengawal perubahan pasti dampaknya pada perbaikan kualitas dan komitmen birokrat daerah,” ucapnya.

Persaingan menarik investor saat ini semakin ketat. Investor memiliki banyak alternatif untuk menanamkan duitnya. Tidak saja di Indonesia, tetapi juga di negara sekitar Tanah Air. “Investor asing akan membandingkan pelayanan yang diterima di Vietnam, misalnya dengan pelayanan di Indonesia,” terangnya. Beberapa kota yang layak dijadikan benchmark antara lain Singapura, Shanghai, dan Guangzu. Kota-kota tersebut praktis dalam melayani investor.

Antara pemerintah pusat dengan daerah harusnya duduk bersama untuk membahas overlaping. Sebenarnya dulu antara pusat dan daerah sudah melakukan ini. Di situ ditemukan ribuan Peraturan Daerah yang berpotensi overlaping dengan yang dipusat. “Tapi kayaknya sekarang sudah hilang gemanya, tertutup pemberitaan Nazarudin. Mestinya dikawal,” kata dia. Firmanzah menyarankan agar koordinasi dilakukan pada tingkat regional (provinsi). “Bila pemerintah pusat sibuk dengan politik, koordinasi dilakukan di daerah saja. Ini lebih mudah ketimbang menyamakan persepsi di tingkat nasional,” jelasnya.(EVA)