IPB Gelar The 1st Strategic Talks: Produksi Pangan Berkelanjutan

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS) IPB menyelenggarakan “The fisrt Strategic Talks” dengan tema “Produksi Pangan Berkelanjutan”.

Ada lima isu utama yang dibahas dalam acara ini, yaitu inovasi penanganan hama dan penyakit tanaman serta inovasi perbenihan untuk peningkatan produktivitas pangan, aplikasi pertanian presisi untuk pertanian pangan di Indonesia, evaluasi kebijakan subsidi input pertanian, serta strategi pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani.

Acara ini digelar di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat (26/3/2019). Hadir sebagai narasumber  adalah Prof. Memen Surahman (Dept. Agronomi dan Hortikultura, IPB), Prof. Kudang Boro Seminar (Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB), Dr. Sofyan Sjaf (Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan-PSP3 IPB), Prof. Muhammad Firdaus (Departemen Ilmu Ekonomi, FEM IPB) dan Dr. Hermanu Triwidodo (Kepala Unit Layanan Informasi Pertanian IPB). Bertindak sebagai moderator adalah Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis, Dr. Eva Anggraini. Peserta terdiri dari dosen dan mahasiswa dari berbagai fakultas.

Sebelum diskusi dimulai, dilakukan pengenalan tentang Program Strategic Talks yang disampaikan oleh Kasubdit Informasi Strategis DPIS, Dr. Akhmad Faqih. Di dalam pengenalan tersebut, Akhmad menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya penjabaran konsep Agromaritim 4.0 yang dicanangkan IPB tahun lalu. Tema besar yang akan diusung pada tahun ini adalah “Paradigma Pembangunan Agro-Maritim 4.0 untuk Kedaulatan Pangan”. Program Strategic Talks ini dilaksanakan secara berkala dengan topik-topik yang telah disusun secara sistematis. Hasil diskusi dari rangkaian Strategic Talks ini akan dijadikan sebagai bahan rumusan pemikiran IPB tentang “Paradigma Pembangunan Agro-Maritim 4.0 untuk Kedaulatan Pangan”.

Dalam acara ini, Kepala Unit Layanan Informasi Pertanian IPB, Dr. Hermanu Triwidodo menyampaikan bahwa pengendalian hama dan penyakit tanaman bukan hanya masalah teknologi semata namun faktor human system juga sangat menentukan. Program-program pemerintah yang top-down seringkali mengabaikan faktor manusia, di mana petani  lebih dipandang sebagai obyek. Petani seharusnya diposisikan sebagai pelaku utama yang harus mengambil keputusan sesuai dengan kondisi lokal.

Hal itu menurut Prof. Kudang Boro Seminar sejalan dengan konsep “precision agriculture” yang menolak konsep kehomogenan. Pelaku pertanian perlu mempertimbangkan variabilitas dan dengan teknologi seperti sensor perlakuan terhadap tanaman bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan (customized). Ditambahkan oleh Prof. Kudang bahwa Agro-Maritim 4.0 memandang darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan sistem sosial, ekonomi, dan ekologi kompleks yang harus dikelola dengan pendekatan transdisiplin, terpadu, dan transformatif yang diarahkan pada karakteristik agroindustry 4.0 sehingga terciptanya keterhubungan dan keterpaduan, real-time, beracuan data dan informasi, frontier technology. Artinya semua aspek harus terhubung dan bekerja secara sinergis. Rantai pertanian hulu ke hilir terkoneksi terpadu dan terintegrasi.

Prof. Memen Surahman dari Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB menyebutkan benih merupakan barang yang strategis untuk peningkatan produksi tanaman. Namun benih tidak berdiri sendiri, jika didukung dengan peningkatan aplikasi yang lain akan tumbuh maksimal, produksi benih butuh perencanaan yang baik karena memerlukan waktu satu musim untuk tumbuh. “Di Indonesia penggunaan benih bersertifikat oleh petani masih rendah. Isu permasalahanya adalah usaha benih tidak menarik, Lembaga BPSP termarginalkan, penyediaan benih tidak memenuhi kaidah 6 tepat dan adopsi inovasi baru sangat lambat misalnya IR64 selama 29 tahun tingkat adopsinya hanya 15%,” papar Profesor yang aktif menulis di media massa nasional ini.

Sementara itu, kebijakan efektivitas subsidi input pertanian khususnya subsidi pupuk, siapakah yang diuntungkan dari kebijakan ini? Hal ini ditekankan oleh pembicara lainnya, Prof. Muhammad Firdaus. Hasil penelitiannya menyimpulkan, kita dapat mengurangi setengah dari subsidi pupuk dan menambah bantuan untuk perbaikan irigasi. Tetapi DPR menyarankan tetap subsisdi pupuk dan ada tambahan dana untuk perbaikan irigasi. Alternatifnya pasal 19 UU No 19/2013 namun hingga saat ini pemerintah belum membuat turunan peraturan pemerintah dari undang-undang tersebut. “Kebijakan ke depan goalnya bukan peningkatan produksi tetapi seberapa besar peningkatan produktivitas,” ujarnya.

Dari aspek sosial dan kelembagaan, Kepala Pusat PSP3 IPB, Dr. Sofyan Sjaf menyampaikan relevansi kelembagaan petani untuk kesejahteraan petani. Kekuatan produksi adalah pada manusianya. Tiga komponen dalam kelembagaan yakni yuridiksi, hak kepemilikan, dan aturan representatif. Kelembagaan tidak hanya gapoktan atau kelompok tani, namun juga sistem nilai yang berlaku. “Ada korelasi positif dari adanya penguatan kelembagaan dengan kesejahteraan. Karena kelembagaan adalah kumpulan orang-orang yang bertaruh untuk mencari nafkahnya.

Kerja-kerja kelembagaan tidak bolah hanya dimaknai dari satu persepsi sempit kelompok tani saja. Sebagian besar 73% desa di Indonesia berbasis pertanian. Ironi yang terjadi pertambahan kelompok tani di desa tidak berkorelasi dengan pengurangan kemiskinan. “Seharusnya kelembagaan dapat berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan. Selain itu, kelembagaan harus bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan petani,” ungkap Dr. Sofyan.

Strategic Talks 2019 yang dilaksanakan secara berkala akan terus dilakukan dengan mempertemukan pakar dari disiplin keilmuan yang beragam untuk membahas isu-isu strategis bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika.

Dede Suryadi (IG & Twitter; @ddsuryadi)

Tags:
IPB

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)