Mengukir Prestasi di Daerah

Belakangan ini, Joko Widodo lebih sibuk dari biasanya. Walikota Solo yang akrab dipanggil Jokowi ini ini kerap diundang sebagai penceramah seputar penataan pedagang kaki lima (PKL). Dia disambat lantaran dianggap sukses mengatur PKL di Solo. Padahal, sebelumnya semua walikota yang menjabat di sana pasti mendapat laporan negatif: aparat pemda bentrok dengan PKL.

Ya, sejak dilantik pada 18 Juli 2005, penataan PKL memang menjadi salah satu program serius Jokowi. Menerapkan strategi “nguwongke” (memanusiakan) PKL, dia mengajak mereka berdialog serta makan bersama, didampingi beberapa lembaga swadaya masyarakat. Hasilnya, tidak sia-sia. Beberapa wilayah Solo sudah terbebas dari PKL. Pada Juli 2006 sebanyak 989 pedagang yang biasa berjualan di Monumen 45 Banjarsari rela pindah ke Pasar Klitikan Notoharjo, Semanggi. Arak-arakan pindahan dibuat upacara ritual laiknya pindahan rumah. Selanjutnya, beberapa kebijakan penataan PKL dijalankan, seperti pembangunan kios permanen, tendanisasi dan gerobakisasi.

Setelah PKL, sasaran program Jokowi berikutnya: peremajaan pasar-pasar tradisional. Dia tak mau melibatkan pihak ketiga, sehingga untuk pendanaan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD). “Saya tidak mau seperti daerah lain. Pasar dibangun lagi setelah dibakar, tapi pedagang dibebani angsuran yang tinggi,” ujar pria kelahiran 21 Juni 1961 ini. Lagi-lagi, jurusnya tidak meleset. Dengan peningkatan performa pasar-pasar tradisional, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pasar melonjak, dari semula Rp 7 miliar menjadi Rp 13 miliar. Hebatnya, retribusi dari pasar tradisional ini menjadi penyumbang terbesar PAD Solo.

Gebrakan lain? Jokowi mengklaim Solo menjadi satu-satunya kota yang memberi jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Selain program Askeskin, Solo juga punya program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Untuk itu, diterbitkan dua kartu: silver dan gold dengan anggaran Rp 16 miliar/tahun. Di bidang pendidikan, dia membangun Taman Cerdas bagi anak-anak tak mampu agar bisa mengakses komputer dan perpustakaan gratis dengan total anggaran Rp 29 miliar/tahun.

Alex Noerdin juga pejabat daerah yang peduli pendidikan. Langkah pertama yang dia lakukan saat terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tahun 2002 adalah membebaskan biaya sekolah dari SD hingga SMU plus biaya kesehatan cuma-cuma. “Problem daerah ini banyak. Kualitas SDM menyedihkan, APBD kecil, infrastruktur hancur, sehingga kehidupan masyarakatnya terisolasi dan kesulitan,” kata pejabat daerah yang lahir di Palembang, 9 September 1950 itu.

Menurut Alex, mula-mula banyak pihak yang menentang programnya itu. Alasannya, sekolah gratis akan menurunkan kualitas pendidikan. Namun, dia bersikeras lebih baik anak-anak belajar di tempat bermutu rendah ketimbang bermain di jalanan dan tidak sekolah sama sekali. “Barulah kalau semua anak sudah sekolah, kita tingkatkan mutunya. Dan terbukti setelah lima tahun pendidikan gratis berjalan, kualitas pendidikan terbaik justru di Musi,” ungkap Alex yang kini menjalani periode keduanya sebagai bupati (2006-11). Bahkan, pada 2007 dia mendirikan dua lembaga pendidikan: Akademi Perawat dan Politeknik Akuntansi, bekerja sama dengan sejumlah institusi ternama seperti Universitas Indonesia dan Nanyang University, Singapura.

Berikutnya, Alex berupaya meningkatkan pendapatan rakyat. Caranya? Membuka lapangan kerja. Untuk itu, investor perlu diundang masuk. Dan, karena investor akan datang jika infrastruktur baik dan aman serta pelayanan publik memuaskan, dia membenahi jalan, jembatan dan rumah sakit; membangun hotel; serta merangkul kepolisian dan Kodim guna menjaga keamanan. Untuk membiayai program-program itu, Alex melobi Departemen Keuangan, BP Migas, dan operator pertambangan minyak di daerahnya.

Pages: 1 2 3 4
Tags:

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)