Pemerintah Indonesia resmi menjalin kerja sama dengan pemerintah Jerman untuk proyek perlindungan iklim dan pembangunan berkelanjutan selama dua tahun mendatang. Jumlah dana yang disetujui sebesar 200 juta Euro, di mana 166 juta Euro untuk kerjasama keuangan, dan sisanya untuk kerjasama teknik.

Bidang kerja sama meliputi Geotermal, pengurangan emisi di perkotaan, penanganan perlindungan iklim lainnya dan proyek-proyek untuk melindungi ekosistem, good governance dan desentralisasi maupun pembanguan ekonomi regional.

Selain itu, disepakati penambahan dana kredit dengan bunga ringan sejumlah 85 juta Euro bagi pembangkit listrik panas bumi di Seulawah Agam, Aceh dan di Kotamobagu, Sulawesi. Jika ditambah dengan kesepakatan tahun 2010 maka keseluruhan bantuan menjadi 295 Juta Euro untuk kedua proyek tersebut.

Wismana A. Suryabrata, Wakil Menteri Perencanaan Nasional mengatakan, untuk mengurangi emisi di kota-kota disetujui sebuah program untuk menangani sampah di kota-kota di Indonesia dengan tambahan kredit sebesar 50 juta Euro. Jerman juga menyetujui komitmen internasionalnya untuk Perlindungan Iklim dan membantu dengan 23 Juta Euro bagi perlindungan lanjutan di Indonesia.

“Diharapkan dengan dana tersebut dapat melindungi hutan-hutan, yang merupakan sumber keanekaragaman hayati serta daerah-daerah perairan yang memiliki peranan penting. Ini adalah proyek untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) dan bersama-sama melanjutkan proyek di Kalimantan dan Sumatra,” terang Wismana.

Selain itu, juga disepakati pendanaan untuk penanganan eko sistem Leuser, yang terbentang antara Provinsi Sumatra Utara dan Aceh. Untuk itu Kementerian Lingungan Hidup Jerman (BMU) menyetujui dana hibah sejumlah 8.5 juta Euro. Bantuan lebih lanjut dari Kementerian Lingkungan Hidup Jerman diberikan untuk perlindungan ekosistem perairan di Sunda dan Sulawesi.

Selain proyek untuk Iklim dan lingkungan hidup, juga disepakati proyek untuk Good Governance dan desentralisasi. Kedua negara menekankan efektivitas program-program tersebut. Untuk memperkuat peranan wanita dan untuk memerangi korupsi pihak Jerman memberi saran bagi lembaga-lembaga Indonesia.

Untuk pengembangan ekonomi daerah dengan penekanan pada provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Barat kerja sama akan terus dilanjutkan. Pusat-pusat pelatihan kelanjutan unggulan akan dibangun bersama-sama, dengan menggunakan standar internasional untuk mempermudah masa transisi dari masa pendidikan memasuki dunia profesional. (EVA)