'Tutup Mata' Lingkungan, Ekonomi Ikut Terluka

Siapa bilang kualitas finansial suatu daerah hanya bergantung pada pembangunan perekonomian. Pembangunan lingkungan juga berdampak pada 'kesehatan' perekonomian karena lingkungan menjadi penopang hidup manusia selaku pelaku ekonomi.

Pernyataan tersebut diungkapkan mantan Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Emil Salim. Sayangnya, selama ini kepedulian pemerintah daerah baik ditingkat kotamadya ataupun kabupaten di Indonesia masih sangat rendah. Ini bisa dilihat dari sedikitnya kabupaten yang menjalankan program terkait isu lingkungan secara konsisten dan berkesinambungan.

Kebanyakan dari pemerintah daerah (pemda), tidak memiliki visi jangka panjang. Ini berhubungan erat dengan masa jabatan bupati atau walikota. Sehingga setelah bupati atau walikota tersebut lengser, program lingkungan tersebut tidak dilanjutkan sebagaimana mestinya. Karena lima tahun itu juga pemda hanya mengutamakan prestasi lima tahunan saja. “Kebanyakan dari pemda hanya memikirkan dari sisi ekonomi dan bisnis, dan mengabaikan pentingnya kelestarian lingkungan. Padahal pembangunan bukan hanya pembangunan ekonomi, tapi juga pembangunan lingkungan,” ujar Emil yang juga menelurkan karya Lingkungan Hidup dan Pembangunan (1981)

Emil mengatakan, kalaupun ada program yang dijalankan sifatnya hanya sebuah program kerja saja, bukan sebuah tanggung jawab organisasi dalam hal ini pemda. Buruknya kesadaran dan miskinnya program lingkungan dari pemda lebih banyak dipengaruhi oleh sang komando di pemerintahan tersebut seperti bupati dan atau walikota. Banyak bupati/walikota yang tak paham soal pentingnya kelestarian lingkungan untuk masa depan. Bupati/walikota hanya paham dari segi pembangunan yang berdampak pada sektor ekonomi saja. “Itu karena kebanyakan walikota dan bupati bukan orang yang mengerti lingkungan. Padahal kepala daerah menjadi motor untuk program tersebut. ” katanya.

Pemerintah pusat melalui Dirjen Tata Ruang memiliki pembagian lokasi untuk aktivitas pertambangan, perkebunan dan eksplotasi Sumber Daya Alam. Maka, sudah seharusnya instansi-instansi yang terkait harus bisa saling berkoordinasi dengan baik. Sebagai contoh DKI Jakarta. Ada tata ruang yang harus mengarahkan lokasi untuk mall, aktifitas kegiatan, atau pusat kegiatan. Tidak boleh sembarang tempat pembangunan bisa digarap begitu saja.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya eksplotasi sumber daya alam belum bisa dihitung secara pasti. Namun jika mengacu pada data Dirjen Tata Ruang Kementerian PU yang baru-baru ini diterbitkan, daya dukung bio kapasitas (kapasitas alami) baik di Jawa dan Bali telah dilampaui daya dukungnya. Artinya, proses dan tekanan pembangunan yang dilakukan di Jawa dan Bali melebihi daya dukung bio kapasitas alam. Pertumbuhan dan eksodus penduduk besar-besaran di Jawa dan Bali menyebabkan rusaknya alam sekitar di dua pulau tersebut secara perlahan.

Salah satu solusi untuk masalah tersebut, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bisa saling bersinergi dalam hal membuka aksesibilitas ke luar Jawa dan Bali. Ubah pembangunan dan pertumbuhan yang selama ini terpusat di dua pulau tersebut. Apabila hal ini didiamkan, sumber daya alam di Jawa dan Bali perlahan bisa rusak secara total. “Program masterplan terkait percepatan pembangunan ekonomi Indonesia bagian timur harus benar-benar digalakkan. Jangan cuma rencana saja,” sarannya.

Salah satu pemda yang melaksanakan program lingkungan dengan baik menurut Emil adalah pemda Solo. Walikota Solo ingin sebagian besar lahan digunakan untuk pengusaha kecil ketimbang pembangunan pusat perbelanjaan modern. Keputusan tersebut dinilai tepat karena jika dihitung dari kalkulasi dampak lingkungan yang ditimbulkan, pembangunan mall lebih banyak membawa masalah, khususnya pelestarian lingkungan daripada lahan yang nantinya digunakan untuk pengusaha kecil. (Acha)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)