Menkeu Optimistis Defisit APBN Tahun 2023 Hanya 2,84 Persen

Menkeu Sri Mulyani optimistis defisit APBN pada tahun 2023 berada di bawah 3 persen. (Foto Dok Kemenkeu)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani optimistis defisit APBN pada tahun 2023 berada di bawah 3 persen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Optimisme ini disampaikan dalam keterangan pers usai Presiden RI menyerahkan DIPA dan TKDD tahun anggaran 2023 di Istana Negara (1/12/2022).

Menurut Menkeu, defisit APBN tahun 2023 makin mengecil, yaitu sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84 persen. Hal ini sesuai dengan Perppu 1/2020 atau Undang-Undang 2/2020 yaitu konsolidasi fiskal di mana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah 3 persen dari GDP.

Menkeu menyampaikan target pendapatan negara pada tahun 2023 sebesar Rp2.463 triliun, dengan rincian Rp2.021 triliun berasal dari pemasukan perpajakan, Rp441,4 triliun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah Rp0,4 triliun. Sementara itu, belanja negara tahun depan mencapai Rp3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.

“Untuk belanja negara, seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden, fokusnya pada yang pertama dan paling penting adalah belanja untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia),” katanya.

Sri Mulyani memerinci alokasi anggaran pada APBN 2023 yakni untuk sektor pendidikan mencapai Rp612,2 triliun yang terdiri atas pemerintah pusat Rp237,1 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp305,6 triliun, dan pembiayaannya Rp69,5 triliun.

“Untuk bidang kesehatan, tidak hanya anggarannya Pak Menkes yang disampaikan, ada anggaran Rp178,7 triliun di mana belanja dari pemerintah pusat Rp118,7 triliun, transfer ke daerah 60 triliun,” ujarnya.

Sri Mulyani melanjutkan, anggaran untuk bantuan-bantuan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada saat guncangan terjadi adalah sebesar Rp476 triliun yang terdiri atas anggaran pemerintah pusat Rp454,7 triliun, transfer ke daerah Rp17 triliun, dan pembiayaan Rp4,3 triliun.

Sementara itu, untuk ketahanan pangan Menkeu mengalokasikan Rp104,2 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp22,5 triliun. Untuk bidang energi, termasuk subsidi dan kompensasi, sebesar Rp341,3 triliun di mana subsidi kompensasi mencapai Rp339,6 triliun dan pengeluaran di bidang energi lainnya Rp1,7 triliun.

“Infrastruktur tahun depan mencapai Rp392,1 triliun di mana belanja pusat adalah Rp211,1 triliun, transfer ke daerah Rp95 triliun, dan pembiayaan Rp86 triliun. Terakhir, pertahanan keamanan, TNI-Polri, dan seluruh yang melaksanakan itu termasuk tahapan pemilu mencapai Rp316,9 triliun,” ucapnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)