Basmi Kriminalitas Jalanan di Ibu Kota dengan Transaksi Non Tunai

Eki Tisna Amijaya

Oleh: Eki Tisna Amijaya, Penulis adalah pemerhati masalah Inovasi Teknologi dan Business Strategy.

Di suatu titik dekat Pasar Tanah Abang, seorang Abang Ojek berjaket hijau sedang adu debat dengan ibu-ibu yang telah dilayaninya perihal pembayaran. Si Abang setengah mengotot bahwa si Ibu belum bayar ongkos GoJek tetapi si Ibu menjawab bahwa uang tunai sudah diberi malahan ditambah tips. Si Abang tersadar dan mengecek dompet, dan betul selembar kertas sepuluh ribuan itu sudah masuk ke kantongnya. Si Ibu benar, si Abang senang, keduanya saling maklum, tapi energi dan emosi terlanjur terbuang.

Cuplikan kisah tersebut terjadi sudah cukup lama, tiga tahun yang lalu ketika GoJek baru menancapkan layanannya di Jakarta. Waktu itu pengisian saldo GoPay belum terlalu populer. Insentif diskon yang kurang ditambah rumor – rumor kurang sedap tentang keandalan sistem GoPay adalah salah satu alasan utama mengapa konsumen tidak menggunakannya. Kondisi tersebut berbeda jauh dibandingkan sekarang tingkat penggunaan GoPay hampir menyeluruh. Pakai non tunai lebih praktis begitu alasan pengguna GoJek sekarang.

Cerita berbeda datang dari aplikasi sejenis milik Lippo Group, OVO. Kalangan pekerja muda usia, mahasiswa, dan bahkan pelajar menjadikan aplikasi OVO sebagai simbol gaul. Dipakai di mal untuk bayar merchant dan toko, OVO memang ditargetkan untuk melayani pengunjung pusat perbelanjaan yang dikuasai oleh Lippo Group. Diskon dan cashback menjadi pemanis aplikasi, menambah popularitas OVO di Jakarta. OVO pun menjadi populer, target rambahan di kota-kota besar di Indonesia pun dicapai oleh PT Visionet Internasional (Lippo Group)  sebagai penyelenggara layanan.

GoPay dan OVO adalah rasa lokal dari pembayaran non tunai di Indonesia. Keduanya bukanlah barang baru, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 35 lembaga yang telah menerbitkan uang elektronik pengganti uang tunai di Indonesia. Terakhir yang ikut meramaikan pasar adalah PT Fintek Karya Nusantara dengan produknya Linkaja, gabungan uang elektronik 4 bank BUMN (Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) plus Telkomsel sebagai operator. Gejala - gejala peralihan preferensi masyarakat dari transaksi tunai ke transaksi non tunai di Indonesia pada hakikatnya mengikuti tren global di Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa, dan bahkan Afrika.

Kriminalitas Jalanan di Ibukota

Tren kriminalitas di kota Jakarta sebenarnya telah semakin membaik dari tahun ke tahun. Salah satu tindak kriminal populer di Ibukota tergolong dengan pencurian dengan kekerasan adalah yang sering kita kenal dengan kejahatan jalanan seperti perampokan, pencopetan, dan penodongan. Kegiatan kriminal tersebut sering kali menjadi momok bagi masyarakat yang bertransaksi di pusat perbelanjaan dengan membawa uang tunai.

Budaya masyarakat yang tidak afdol jika tidak membawa uang tunai untuk berbelanja membuka kesempatan tumbuhnya kriminalitas. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya menutup celah kesempatan yang mungkin dimanfaatkan para kriminal jalanan. Solusi yang agak nyeleneh tapi sudah terbukti efektif di negara lain adalah dengan penggunaan uang elektronik atau non tunai dalam perniagaan sehari-hari. Penggunaan uang elektronik dianjurkan di samping mempermudah dan mempercepat transaksi keuangan juga dapat mencatat transaksi retail secara terperinci sehingga contoh cerita debat seperti pada awal artikel ini diharapkan tidak terjadi.

Richard Wright, Professor Criminal Justice & Criminology Georgia State University, dalam sebuah TEDtalk forum tahun 2016 berjudul “The Ripple Effect of Cashless Society” pernah mengatakan bahwa terdapat korelasi antara penurunan angka kriminalitas jalanan di suatu kawasan dengan jumlah uang cash yang beredar di kawasan tersebut. Richard berkesimpulan bahwa penggunaan cashless dalam pembayaran sama saja menarik sumber kejahatan dari jalanan dan pada ujungnya menekan angka kriminalitas.

Memperhatikan efek samping dari penggunaan uang non tunai atau uang elektronik yang dapat berjasa mengurangi angka kriminalitas jalanan, tampaknya tidak berlebihan apabila penulis berpesan untuk terus melanjutkan budaya positif ini. Secara parsial, komunitas non tunai di Jakarta sudah terbentuk. Abang – abang ojek online lebih suka menerima kiriman GrapPay dari konsumennya karena kecepatan transaksi. Mulai banyak toko – toko kaki lima dan restoran yang membuka QR Code sebagai metode pembayaran. Hampir semua merchant di mal milik Lippo Group di Ibukota juga memakai OVO untuk transaksi. Memang betul penyedia layananan harus menyubsidi user paling tidak setahun sejak proyek diimplementasikan. Namun, subsidi tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk mendorong pertumbuhan pengguna. Sebuah hubungan timbal balik.

Komunitas itu disebut Cashless Society

Komunitas tanpa uang tunai bukanlah imajinasi. Komunitas ini telah terbukti efektif dibanyak negara mulai dari negara di benua Afrika yang tingkat kriminalitasnya sangat tinggi seperti Somaliland dan Zimbabwe, negara berpopulasi masif seperti Tiongkok, sampai dengan negara maju contohnya Jerman dan Amerika Serikat. Mari ambil cerita sukses Somaliland, negara pecahan Somalia misalnya. Negara ini sangat tidak stabil dikarenakan tidak diakui keberadaanya oleh dunia internasional. Namun berkat banyaknya uang US Dollar yang dikirim oleh diaspora Somaliland dari seluruh dunia lewat sebuah aplikasi bernama e-Dahab (dahulu dikenal dengan Zaad), penduduk lokal pun lebih memilih menggunakan aplikasi ketika membayar barang di pasar ketimbang membawa uang tunai yang rentan ditodong pistol. Cara kerjanya mirip dengan GoPay atau OVO yaitu scan QR Code dan selesai.

Lain lagi dengan Tiongkok. Karena ketergantungan masyarakat di sana dengan Alibaba yang dipakai untuk belanja online dan Wechat untuk sosialisasi, mereka menganggap transaksi non tunai adalah kebutuhan pokok. Saking melekatnya dengan budaya lokal, penduduk Tiongkok akan merasa aneh jika ada turis yang berbelanja dengan uang tunai, mereka kadang sampai melakukan 3 D (dilihat, diraba, dan diterawang) jika menemukan uang tunai yang diserahkan. Wechat yang di Indonesia dikenal sebagai aplikasi kencan praktis, di Tiongkok dianggap solusi tunggal kehidupan sehari hari mulai makan, transportasi, pendidikan, dan pertemanan.

Komunitas tanpa uang tunai atau cashless society juga hadir di Eropa dan Amerika Serikat walaupun dalam bentuk lain yaitu kartu kredit. Sifat konsumtif masyarakat dunia maju turut mendorong penggunaan kartu kredit atau kartu debit. Penulis sendiri yang sempat mengenyam pendidikan di Amerika Serikat pernah punya pengalaman hanya menyimpan uang koin di dalam dompet yang tujuannya untuk memberi pengemis atau jasa laundry. Masyarakat di negara ini pun punya solusi jika memang tidak punya mesin EDC, cukup pakai Venmo. Mirip sekali dengan Telkomsel tcash yang sekarang berubah menjadi Linkaja.

Lalu bagaimana dengan Jakarta yang telah menjadi kota destinasi Internasional? Kota kita tercinta ini sedang memupuk asa tersebut. Sebagai kota dagang, penduduk kota kita tercinta ini butuh alasan rasional yang mendesak agar meninggalkan kebiasaan membawa uang tunai dan diganti dengan cashless. Alasan menekan kriminalitas mungkin cukup untuk mendorong itu. Para kriminal akan berpikir dua kali untuk menguras dompet korban apabila dia tahu bahwa tidak ada uang tunai yang dibawa. Mungkin tak sampai akhir tahun 2019 atau mungkin paling lambat 2020, masyarakat Ibukota akan membayar nasi goreng gerobak dengan hanya berbekal smartphone. Siapkah kita untuk beradaptasi?

Indiana USA, Agustus 2019

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)