Kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

Oleh: DR. Herbert Siagian, M.Sc., Pemerhati Ekonomi dan Kelembagaan Lokal

DR. Herbert Siagian, M.Sc., Pemerhati Ekonomi dan Kelembagaan Lokal

Di dunia dan di kawasan, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman sosiologis yang tinggi, baik dari segi suku, agama, ras, bahasa, budaya, adat istiadat dan lainnya. Demikian pula secara geografis, Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau dengan kontur daratan yang sangat tergradasi serta memiliki tingkat risiko kebencanaan yang tinggi terutama bencana vulkanik, tektonik, hidrometeorologi dan kebakaran hutan. Untuk itulah Indonesia disebut juga dengan ring of fire. Dengan berbagai karakteristik tersebut di atas, founding fathers sepakat mendirikan Indonesia sebagai negara kesatuan (unitary state). Salah satu harapan utamanya adalah agar kelak kemajuan bangsa ini di masa datang tetap mengapresiasi berbagai keberagaman, bahkan menjadikannya sebagai modal sosial, dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

Indonesia juga menganut sistem demokrasi Pancasila. Dalam kaitan ini, berbagai permasalahan dan isu politik serta pemerintahan ditangani secara musyawarah, mufakat dan gotong royong. Pengejawantahan gotong royong atau dapat disebut kolaborasi, sejatinya telah disiapkan instrumennya dengan dibentuknya berbagai platform/jenjang pemerintahan yaitu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa. Berbagai jenjang pemerintahan tersebut secara ideal dapat melaksanakan berbagai urusan dan kewenangan pemerintahan secara bersama-sama dengan tetap merekognisi kemandirian dalam menjalankan kearifan lokalnya.

Namun faktanya, penyelenggaraan pemerintah secara gotong royong atau kolaboratif ini tidaklah mudah dan sulit berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Misalnya, ketika pemerintah pusat mempunyai program nasional, dimana program tersebut sudah mendapatkan legitimasi politik, namun kurang bahkan tidak direspon secara cepat, tepat dan akurat oleh jenjang pemerintahan di bawahnya. Hal ini membuat pemerintah pusat harus turun langsung ke daerah bahkan sampai ke tingkat desa untuk mengawal secara operasional berbagai program nasional tersebut. Kondisi ini tidak efektif dan tidak efisien, karena akan menghabiskan biaya overhead yang tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pusat serba terbatas.

Berdasarkan permasalahan di atas, pemerintah pusat harus mengembangkan cara tertentu bardasarkan fakta sosiologis dan geografis Indonesia agar fungsi dan program pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien dan berjenjang. Mengingat pemerintah Indonesia masih berjuang dalam menyediakan pelayanan dasar serta seringnya terjadi bencana alam, maka untuk memitigasi dan menghadapinya diperlukan upaya kerjasama, gotong royong dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa.

Jadi, untuk mencipatakan gotong royong dan kolaborasi antar jenjang pemerintahan setidaknya ada tiga solusi yang perlu diambil. Pertama, pemerintah pusat harus menyelesaikan skema pembagian tugas pokok dan fungsi antar berbagai jenjang pemerintahan yang ada. Pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tidak boleh/tidak perlu seragam tetapi dapat dilakukan secara asimetris berdasarkan kapasitas sumber daya yang tersedia di setiap jenjang pemerintahan. Kedua, harus disiapkan mekanisme dalam memantau pelaksanaan pembagian tupoksi tersebut. Untuk mewujudkannya, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian agar kementerian terkait, lembaga pemerintah, dan pemerintahan daerah dapat menyepakati pembagian tupoksi pemerintahan. Ketiga, pemerintah pusat harus memiliki data yang akurat dan real-time terkait kinerja tiap-tiap jenjang pemerintahan. Hal ini dimungkinkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Terlebih lagi sejak pandemik Covid-19, banyak aktifitas pemerintahan dilakukan secara daring ataupun virtual, termasuk pelaporan, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Akhirnya, pelaksanaan secara sinergis dan simultan dari solusi tersebut di atas, akan menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif, yang selanjutnya akan menjamin efektifitas dan efisiensi penyelenggraan pemerintahan dalam negara kesatuan yang sangat beragam seperti halnya Indonesia.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)