Oleh : Dr. Rio Christiawan, S.H.,M.Hum.,M.Kn., Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya

Persoalan D&G ini makin meruncing setelah Co-Founder D&G merendahkan harkat dan martabat bangsa China melalui akun media sosial yang kini telah beredar luas. Pemerintah China langsung merespon peristiwa ini dengan membatalkan fashion show terbesar D&G tahun 2018 yang seyogyakan even tersebut akan dilaksanakan di Shanghai, China. Bahkan kemarahan juga ditunjukkan oleh seluruh warga China yang rela mengumpulkan uang dan membeli barang D&G seharga lebih dari USD 200.000 untuk selanjutnya barang-barang brand D&G tersebut dibakar sebagai bentuk perlawanan atas direndahkannya harkat dan martabat bangsa.

Pasca insiden tersebut bisnis D&G di China berhenti total, seluruh media online di China telah menghapus D&G dari list barang yang diperdagangkan dan toko konvensional juga tutup. Meskipun pada akhirnya Co-Founder D&G secara langsung meminta maaf atas peristiwa tersebut tetapi tetap saja peristiwa rasisme tersebut membekas dan tetap tidak dapat menolong D&G dari dampak negatif akibat peristiwa tersebut.

Peristiwa rasisme tersebut menurut Richemont (2018), menulis pada harian London Gazette bahwa peristiwa rasisme yang dilakukan oleh brand D&G dan Co-Founder D&G akan berpotensi menghancurkan bisnis D&G tidak saja di China tetapi juga di seluruh dunia,karena konsumen merasa tereksploitasi. Hal tersebut benar adanya, BBC News pada 25 November 2018 membuat berita khusus terkait peristiwa D&G tersebut dan menunjukkan outlet-outlet D&G di seluruh dunia sepi dan penjualan turun. Respon dunia internasional tersebut menunjukkan bahwa rasisme adalah hal yang dibenci di seluruh dunia.

Eksploitasi

Peristiwa D&G ini selain memberi pelajaran bagi pelaku industri lain juga secara kontekstual memberi pelajaran bagi politikus di Indonesia dalam kaitannya dengan tahun politik pada penggunaan politik identitas. Pelajaran atas kasus D&G ini menunjukkan permintaan maaf tetap tidak akan menyelesaikan masalah, konsumen dan masyarakat luas terlanjur merasa dieksploitasi untuk tujuan komersial.

Maxim Chang (2015), seorang pakar sosiologi hukum dalam jurnal Harvard legal review menyebutkan bahwa perasaan tereksploitasi akan menyebabkan konsumen kehilangan kepercayaannya pada suatu produk demikian juga terjadi pada dunia politik, penggunaan politik identitas yang melibatkan suku, agama , ras dan golongan akan menimbulkan perpecahan dan ketidakpercayaan konstituen. Perasaan tereksploitasi tersebut akan memutuskan hubungan yang sejatinya bersifat paternalistik yang bersifat mutualisme baik secara komersial maupun dalam politik praktis.

Kasus nyata dan aktual pada D&G ini secara kontekstual dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi produsen, politikus maupun seluruh elemen yang masih menggunakan politik identitas sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan. Peristiwa yang menimpa D&G ini menunjukkan kenyataan bahwa politik identitas dengan tujuan eksploitasi sudah tidak mendapat tempat karena hanya menciptakan exploitation de’l homme par’l homme yang artinya penghisapan dan eksploitasi manusia oleh manusia lainnya.

Pembelajaran dari kasus D&G ini adalah merendahkan martabat pihak lain dan merasa superior atas pihak lain akan menyebabkan renggangnya soliditas bahkan menyebabkan rusaknya emotional bonding yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian, baik kerugian moril maupun materiil. Kasus D&G tidak saja membawa pelajaran berharga bagi etika bisnis maupun dalam segi hukum perlindungan konsumen tetapi lebih penting daripada itu dalam peristiwa D&G ini menunjukkan respek akan martabat pihak lain akan membuat hubungan bersifat sinergis dan mutualisme, karena kedua belah pihak merasa sejajar dan saling membutuhkan sehingga dengan demikian hubungan akan bersifat sinergis dan mutualisme.

Makna Kontekstual

Secara kontekstual kasus D&G diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi politikus tanah air, melihat perkembangan kontestasi politik menjelang pileg dan pilpres 2019 yang hampir setiap hari masyarakat masih disuguhkan dengan penggunaan politik identitas yang menggunakan SARA untuk tujuan ekploitasi politik maka dengan kasus yang menimpa D&G dapat menjadi bahan masukan bagi para politisi untuk tidak menggunakan politik SARA karena sesungguhnya konstituen sudah tidak menghendakinya lagi.

Dalam banyak contoh ketika para politisi mengunakan politik SARA maupun merendahkan martabat kelompok tertentu maka saat itu juga telah terjadi kerugian politis bagi politisi tersebut,sama halnya dengan D&G meskipun Co-Founder D&G meminta maaf tetapi tetap saja tidak merecovery dampak negative yang timbul dari tindakan tersebut. Demikian juga bagi politisi, meskipun diakhiri dengan permohonan maaf tetapi tetap saja bahwa dampak negatif sebagai imbas dari penggunaan komunikasi yang bersifat SARA dan merendahkan martabat konstituen akan merugikan politisi tersebut.

Makna kontekstual dari kasus D&G tersebut adalah publik tidak menghendaki adanya eksploitasi SARA yang merendahkan martabat manusia. Eksploitasi yang merendahkan martabat manusia tidak mendapat tempat di hati konstituen karena menempatkan konstituen sebagai obyek bukan sebagai subjek. Kesalahan utama D&G adalah menempatkan konsumen sebagai obyek bukan sebagai subjek sehingga dengan demikian akan merusak kepercayaan dan engagement dari konsumen yang telah mempercayai D&G.

Belajar dari kesalahan D&G tersebut, idealnya para politikus di tahun politik ini dapat menghindari politik identitas yang memanfaatkan SARA untuk melakukan eksploitasi politik, maupun menggunakan cara-cara yang merendahkan martabat manusia lainnya. Jika konstituen diletakkan sebagai subjek maka akan terbentuk respek sehingga martabat manusia tidak akan direndahkan.

Peristiwa D&G ini merupakan contoh yang sempurna di tahun politik, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi para politisi dalam berpartisipasi dalam pesta demokrasi untuk senantiasa memandang konstituen sebagai subjek serta dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat seluruh pihak. Dengan pembelajaran dari kesalahan D &G ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas para politisi tanah air dalam menyampaikan ide dan gagasannya tanpa merendahkan martabat manusia.