Prinsip Pendulum Service

Oleh: Ricky Virona MartonoTrainer, Executive Development Services - PPM Manajemen

Oleh : Ricky Virona Martono – Trainer, Executive Development Program - PPM Manajemen

Konektivitas laut dikatakan efektif apabila terdapat kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal. Untuk Indonesia sebagai negara kepulauan, ukurannya adalah dari Barat sampai ke Timur, pun sebaliknya.

Proses pengiriman barang dari lokasi asal ke tujuan disebut dengan headhaul, dan kembalinya moda transportasi dari tujuan ke lokasi asal disebut dengan backhaul. Jika kedua proses ini dijalankan secara terus-menerus akan menimbulkan gerakan ibarat sebuah pendulum yang bergerak dari kiri ke kanan, dan kembali ke kiri. Maka proses pengiriman barang dengan prinsip ini di dalam Logistik disebut sebagai pendulum service.

Proses pengiriman ini dapat dilakukan menggunakan berbagai moda transportasi, misalnya truk, kapal, pesawat, atau kombinasi. Proses penanganan dan pemindahan barang pun dapat dilakukan di terminal, pelabuhan, atau bandar udara.

Pada mulanya, rute pendulum pertama kali terjadi adalah menghubungkan pelabuhan New York (pantai Timur Amerika) ke Los Angeles (pantai Barat Amerika) melalui Kanal Panama. Rute kembalinya melalui San Juan (Puerto Rico). Rute pendulum besar di Eropa contohnya adalah pengiriman barang (bahan mentah industri maupun barang jadi) dari Pelabuhan Rotterdam yang melalui berbagai kawasan industri di Jerman sampai Eropa Timur, menggunakan moda transportasi jalur kereta dan kapal melalui sungai. Rute kembalinya melalui jalur yang sama dari Eropa Timur ke Rotterdam.

Ketika headhaul dan backhaul moda transportasi terisi penuh maka akan mengurangi biaya transportasi per unit, karena pasti mengurangi biaya tetap yang ditanggung moda transportasi tersebut. Di Indonesia sendiri utilisasi moda transportasi dari Barat ke Timur jauh lebih tinggi dari sebaliknya. Sehingga harga jual barang di Timur Indonesia menjadi tinggi karena menanggung biaya transportasi yang lebih tinggi. Tidak jarang juga pengiriman barang dari Timur ke Barat tertunda karena kapal harus “menunggu” kapasitas yang lebih banyak.

Sekarang Indonesia punya Tol Laut yang menerapkan konsep Pendulum yang sudah diterapkan di beberapa negara di dunia. Sehingga efisiensi pengiriman barang ke Timur Indonesia harus disertai dengan peningkatan utilitas moda transportasi ketika kembali ke Barat Indonesia. Bagaimana caranya “mengadakan” barang yang bisa dikirim dari Timur Indonesia? Yaitu dengan pembangunan kawasan industri, sehingga ada bahan mentah ataupun barang jadi yang dapat dikirim.

Pembangunan kawasan industri saja tidak cukup, karena diperlukan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan ketersediaan kapal, akses jalan raya dan rel kereta dari pelabuhan ke kawasan industri, subsidi biaya transportasi kapal, modernisasi teknologi keamanan transportasi udara, pembangkit listrik, sarana air bersih, fasilitas sosial, pemukiman, dan pendidikan bagi masyarakat yang bekerja di kawasan industri tersebut.

Untuk mendukung industri pertanian saja dibutuhkan banyak bendungan dan pembangunan ribuan kilometer saluran irigasi. Sehingga investasi pemerintah Indonesia meluas sampai ke infrastruktur pendukung kehidupan dan infrastruktur konektivitas. Maka tidak heran jika investasi untuk efektivitas backhaul ini menelan biaya sampai ribuan triliun Rupiah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Pemerintah Indonesia mengusahakan investasi infrastruktur sebesar Rp5.500 Triliun selama tahun 2015-2019 untuk pembangunan infrastruktur. Dana tersebut diharapkan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 40,14%, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 9,88%, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 19,32%, dan Swasta 30,66%. Diantaranya untuk meningkatkan performa 24 pelabuhan di Indonesia.

Semua usaha pembangunan Tol Laut dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif. Namun perlu dipahami bahwa pembangunan infrastruktur, fasilitas, pengadaan moda transportasi membutuhkan proses.

Di sisi lain, masyarakat menuntut keberhasilan karena pembangunan infrastruktur menggunakan dana masyarakat melalui pajak. Keberhasilan pembangunan pun akan mendorong masyarakat lebih percaya kepada pemerintah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.

Rencana dan proses pelaksanaan proyek harus dikomunikasikan secara berkala oleh Pemerintah selaku pemilik dan pelaksana proyek infrastruktur kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Bentuk komunikasi ini bisa berupa laporan formal atau pengumuman resmi melalui surat kabar.

Pada akhirnya, strategi komunikasi dan kontrol ini diharapkan dapat memuaskan harapan seluruh bangsa Indonesia dan mengurangi risiko kegagalan proyek.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)