Mahendra Siregar, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), baru saja dilantik. Selama memimpin BKPM dia berjanji untuk fokus kepada pemerintah daerah yang berkomitmen untuk menerima dan memajukan iklim investasi di daerahnya.

Sebelum diangkat menjadi Kepala BKPM, Mahendra Siregar sebelumnya menjabat Wakil Menteri Perdagangan (November 2009-Oktober 2011), dan Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional (2005-2009).

Pria kelahiran 1 Januari 1970 ini merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang berkarier di Departemen Luar Negeri.

Selama bertugas di Deplu, dia menduduki jabatan sebagai Economic Third Secretary Kedutaan Besar Indonesia di London dan duta informasi Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC selama 3 tahun.

Selanjutnya pada 2001 Mahendra berkarier di Kementerian Koordinator Perekonomian. Dia dipercaya menjadi Asisten Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti.

Setelah melanjutkan S2 dan lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Monash, Australia, dia kemudian dipercaya menjadi Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerja sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional dari tahun 2005 hingga 2009. Ia menempati jabatan itu dengan menteri yang berganti-ganti yaitu Aburizal Bakrie (2006), Boediono (2008), dan Sri Mulyani Indrawati (2009).

Pada bidang perbankan, Mahendra juga pernah menempati posisi sebagai direktur utama pada Indonesia Eximbank. Ia juga pernah menjabat komisaris beberapa perusahaan, di antaranya PT Dirgantara Indonesia dan PT Aneka Tambang.

Mahendra menilai, ada beberapa masalah-masalah yang harus segera dibenahi oleh internal Indonesia terkait investasi.

“Masalah-masalah tersebut adalah kepastian hukum, infrastruktur yang kurang memadai seperti pelabuhan, jalan raya dan jalur kereta api,” tegas Mahendra di Jakarta, Kamis (3/10).

Selain masalah di atas, Mahendra menegaskan masalah juga terjadi pada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yerkait investasi. “Saya ingin ke depannya BKPM akan langsung fokus kepada pemerintah daerah yang berkomitmen untuk menerima dan memajukan iklim investasi di daerahnya.”

Menurut Mahendra hal tersebut lebih baik dibanding BKPM harus meyakinkan diri ke 550 pemerintah daerah untuk meyakinkan investasinya ke daerah. “Kami akan dorong mulai dari promosi, investasinya. Kami ajak stakeholder yang lain seperti PLN, perbankan hingga Kadin untuk masuk ke daerah. Di situlah peran BKPM agar investasi bisa tumbuh di daerah,” katanya.

Terkait pelayanan investasi, Mahendra juga berjanji akan membuatnya lebih sederhana dan teratur. “ Pelayanan investasi bukan hanya bagian perizinan atau bagian depan front office-nya tapi koordinasi dalam merealisasikannya sampai kepada implementasinya,” tambah Mahendra. (EVA)