Anwar Nasution Kupas Masalah Moneter Indonesia

Anwar Nasution, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, meluncurkan ulang bukunya yang berjudul Macroeconomic Policies in Indonesia : Indonesia Economy Since the Asian Financial Crisis of 1997. Sesuai dengan tajuknya, buku yang sudah rilis sejak awal tahun 2015 lalu tersebut membahas secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemangku keputusan negeri ini dalam membangun aturan-aturan makro ekonomi dan moneter yang sesuai dengan kebutuhan negeri ini.

Anwar Nasution

Dalam presentasinya saat peluncuran ulang (19/4) buku tersebut, Anwar menjelaskan bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan kebijakan ekonomi makro di Indonesia dan hampir semua permasalahan itu adalah bawaan dari permasalahan di era pemerintahan zaman orde baru.

Buku ini memaparkan berbagai aspek ekonomi makro secara komplet, mulai dari kebijakan moneter BI sebagai respons dari krisis moneter dan era reformasi 1997-1998, pasar keuangan kini, hingga Industri perbankan yang didominasi oleh perusahaan negara. Kiki Verico, salah seorang discussant pada acara tersebut memberikan sedikit testimoninya mengenai buku ini, "Buku Macroeconomic Policies in Indonesia : Indonesia Economy Since the Asian Financial Crisis of 1997 ini adalah buku yang sangat berani dan jujur. Apa yang kita temukan di dalamnya merefleksikan kondisi moneter yang ada sebenar-benarnya di Indonesia saat ini."

Salah satu kondisi moneter yang dipaparkan melalui buku itu adalah keadaan pasar uang Indonesia yang masih relatif terbelakang. Melalui buku tersebut Anwar menyampaikan bahwa jika dilihat dari jaringan kantor cabang dan nilai aktivanya, industri perbankan saat ini adalah industri keuangan inti Indonesia. Pasar modal dan obligasi belum menjadi saingan bagi industri perbankan.

Pasar modal juga saat ini masih belum menjadi sumber utama mobilisasi modal bagi perusahaan besar di Indonesia. Selain itu, buku ini menjelaskan juga bahwa dari segi penawaran, hampir seluruh dari obligasi yang dijual di bursa dalam negeri hanya merupakan Surat Utan Negara atau SUN dan Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Obligasi dunia usaha hampir tidak ada karena lemahnya regulasi dalam sektor pasar uang Indonesia sehingga belum dapat melindungi hak milik individu dan memaksakan berlakunya kontrak perjanjian.

Selain membahas permasalahan pasar keuangan Indonesia, Anwar juga mengkritisi rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia yang masih rendah (12-13%). Anwar menjelaskan bahwa kondisi ini menggambarkan buruknya administrasi perpajakan Indonesia. Dengan dirilis ulangnya buku ini, semoga bisa membantu mendidik masyarakat luas mengenai keadaan kebijakan ekonomi makro Indonesia yang didalamnya masih ada ruang untuk perubahan.(EVA)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)