Bagaimana China Berubah Menjadi Transparan?

buku-China Experiments-EA ~~

Judul : China Experiments - From Local

Innovations to National Reform

Penulis : Ann Florini, Hairong Lai dan Yeling Tan

Penerbit : Brookings Institution Press, 2012

Tebal : 232 halaman termasuk sampul

Februari 2009, pertama kalinya Perdana Menteri Wen Jiabao melakukan online chatting dengan netizen China. Dia menawarkan kesempatan yang bagi warga negara biasa tidak pernah terjadi sebelumnya. Yakni, secara langsung bisa menyampaikan permasalahan mereka kepada pucuk pimpinan negara tersebut.

Selama percakapan online, PM Wen mengatakan, “Saya percaya bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa yang pemerintahnya pikirkan dan lakukan. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengkritik dan memberikan komentar pada kebijakan pemerintah.” Selama 2010-2011, dia mengadakan online chatting lebih dari dua kali menanggapi isu dari konsumen tentang meningkatnya harga perumahan, korupsi, akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan perdesaan.

Kejadian tersebut menunjukkan bagaimana Partai berupaya beradaptasi dengan perubahan kondisi akibat perkembangan teknologi informasi (TI) dan bagaimana pemimpin puncak sedang mencoba menunjukkan sikap berubah terkait hubungan antara warga negara dan negara.

Di China hari-hari ini, informasi semakin kencang mengalir melalui jejaring sosial. Hubungan lebih bersifat horisontal ketimbang vertikal melalui lapisan birokrasi. Isu sosial naik ke permukaan melalui chat room Internet, pesan teks ponsel dan blogosphere. Komunikasi ini kadang-kadang diizinkan oleh otoritas pusat (seperti ketika di antara mereka terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal) dan terkadang kebablasan seperti ketika mereka menyentuh isu politik yang sensitif seperti Tibet atau Lapangan Tiananmen.

Pada saat yang sama, tak hanya pemimpin China seperti Wen yang online berkomunikasi dengan melibatkan warga, instansi pemerintah juga semakin menempatkan informasi di posisi yang lebih proaktif melalui situs web dan siaran pers, serta menunjuk juru bicara untuk berkomunikasi antarmuka dengan publik. Yang paling dramatis, baru-baru ini China melakukan lompatan pada tren global dengan memberlakukan undang-undang tentang kebebasan informasi.

Apa yang mendorong sebuah negara yang sebelumnya dicap sebagai totaliter – negara yang memiliki sejarah ribuan tahun menganut sistem pemerintahan terpusat – tiba-tiba bergerak ke bawah dengan meningkatkan transparansi pemerintahannya? Jawaban singkatnya: karena keharusan. Hal ini secara luas diakui di dalam dan luar negeri bahwa Pemerintah China selama itu terlalu banyak menyumbat saluran informasi, menutupi kerahasiaan dan minimnya akuntabilitas.

Memang, secara terencana Pemerintah China membuka diri. Namun, ketika ekonomi mereka berkembang, masalah mulai muncul. Sebab pada kondisi seperti itu, kemampuan pemerintah pusat memantau perilaku pejabat pemerintah di level bawah menjadi tidak sebanding. Di satu sisi, kompleksitas masalah akibat pergerakan ekonomi makin tinggi, di sisi lain ada desakan agar pemerintah membuka diri karena masyarakat yang makin terinformasikan.

Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah mulai mendesentralisasikan kewenangan fiskal dan administrasi. Namun, desentralisasi birokrasi berarti pemerintah pusat tidak lagi sepenuhnya mengendalikan informasi. Dalam arti, informasi yang masuk dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat semakin minim, terutama menyangkut kebenaran tentang besaran dan biaya di tingkatan pemerintah lainnya.

Dalam struktur partai-negara, desentralisasi administrasi dan tanggung jawab fiskal tanpa bangunan mekanisme akuntabilitas vertikal melahirkan kompromi antara kemampuan kementerian pusat dalam menegakkan kebijakan nasional dengan upaya menjaga agar pemda tetap bertanggung jawab. Karena di dalam wilayah yang sama sekalipun, instansi pemerintah tidak mudah berbagi informasi satu sama lain. Instansi yang lebih tinggi juga tidak mendapatkan kebenaran informasi secara lengkap dan tak dipelintir bawahan mereka.

Sementara itu, di tingkat warga biasa, informasi yang mereka dapatkan memberikan langkah minimal yang memungkinkan mereka memperoleh haknya dan memaksa pejabat mereka bertanggung jawab. Memang, argumen Minxin Pei bahwa evolusi politik China menjadi terperangkap sebagian besar karena tingkat asimetri informasi akibat tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang berarti.

Fenomena itulah yang membuat penulis buku ini, Ann Florini, Hairong Lai dan Yeling Tan, sampai pada kesimpulan bahwa pergeseran dari pemerintahan China yang semula tertutup menjadi pemerintahan yang lebih transparan lebih didorong oleh kekuatan yang luar biasa dan spesifik ketimbang sekadar pengakuan bahwa China memiliki masalah kerahasiaan.

Buku ini membahas perubahan wawasan tentang hubungan antara negara dan masyarakatnya, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai upaya reformasi di tingkat subnasional dan mengeksplorasi implikasinya bagi China dan dunia. Melalui buku ini, penulis mengajukan tesis bahwa China kini bergerak menuju ke bentuk baru dari otoritarianisme. Ini ditandai dengan menyediakan saluran bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya secara lebih besar dan akuntabilitas. Di sisi lain, langkah itu dinilai bisa mengaburkan perbedaannya dengan demokrasi. Sebab, seperti diketahui saat ini para pemimpin China menghadapi kebutuhan untuk menyeimbangkan hubungan negara-masyarakat dan menumbuhkan legitimasi yang lebih besar dalam menanggapi munculnya kelas menengah baru, media baru dan kesadaran hak yang makin besar di kalangan masyarakat.

Meskipun sistem satu partai dinilai tetap sakral, penulis mengidentifikasi berbagai eksperimen di tingkat lokal yang telah melonggarkan kontrol dari atas ke bawah dan membuka saluran bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Termasuk, sistem pengawasan elektronik guna mencegah korupsi terutama dalam penerbitan persetujuan administratif bagi bisnis baru di Shenzhen, penggunaan berbagai bentuk jajak pendapat, serta pemilihan semikompetitif untuk membantu memilih pejabat pemerintah dan partai di tingkat terendah, pemberdayaan kelompok masyarakat tertentu yang memberikan pelayanan sosial, dan penerapan peraturan untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi pemerintah. Pertanyaannya, apakah eksperimen ini dirancang hanya untuk menyamarkan struktur kekuasaan yang sebenarnya atau tanda-tanda awal dari perubahan nyata?

Beberapa fenomena lain menyertai argumen tentang desakan kuat dari luar tersebut. Yang pertama, perkembangan TI. Menurut penulis buku ini, terjadi pergeseran tersebut, salah satu penggerak utamanya adalah interaksi positif antara kekuatan pasar dan TI. Sebab, begitu reformasi ekonomi China dan integrasi global berlangsung semakin dalam, kebutuhan untuk bergeser dari sistem informasi yang berdasarkan penimbunan dan penyebaran vertikal yang sangat selektif ke sistem yang berdasarkan arus bebas, semakin ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Itu berlaku tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga pemerintah.

Pada saat yang sama, kemajuan TI menjadikan pergeseran ke sistem informasi baru semakin mudah. Seperti diketahui, Pemerintah China mulai mengadopsi teknologi komputasi dan Internet pada 1980-an, dan mendirikan Leading Group on National Informatization pada 1999, serta Kantor Dewan Negara Urusan Informasi untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Leading Group. Namun, penulis buku ini mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah ini diambil karena meningkatnya penggunaan Internet di kalangan masyarakat, dan tuntutan akan ketersediaan informasi tentang pemerintah melalui Internet.

Faktor lain adalah WTO. Bergabungnya China ke WTO pada Desember 2001 memunculkan konsekuensi diterimanya persyaratan transparansi yang lebih besar dalam perdagangan, terutama yang menyangkut aturan dan peraturan. Pemerintah China berusaha keras memenuhi kewajibannya karena mekanisme review keanggotaan WTO berdasarkan hasil pantauan atas implementasi dari persyaratan itu yang dilakukan secara teratur.

Sebagai bagian dari perubahan hukum, peraturan dan administrasi yang luas sebagai konsekuensi bergabungnya ke WTO, China tidak hanya setuju memublikasi aturan yang berkaitan dengan masalah hukum perdagangan, tetapi juga memungkinkan komentar publik sebelum peraturan tersebut dilaksanakan, dan mengadakan pelatihan secara luas serta penelitian pada pendekatan internasional untuk transparansi. Hal ini berarti Pemerintah China harus membuka saluran informasinya secara aktif sehingga masyarakat China dan dunia internasional bisa mengakses dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Faktor ketiga adalah pemberantasan korupsi. Desentralisasi fiskal dan administrasi di China telah memunculkan masalah seputar pemantauan dan penegakan hukum. Karena itu, pemerintah mencari jalan bagaimana caranya bisa tetap mengontrol birokrasi. Ada dua cara yang dilakukan. Pertama, pemerintah pusat perlu akses ke informasi yang lebih baik dan lebih tepat waktu tentang perilaku pemda agar bisa mendisiplinkan mereka.

Kedua, lebih banyak mengungkapkan informasi yang dikuasai pemerintah, sehingga memungkinkan segmen masyarakat lainnya ikut memaksa pemda melaksanakan tanggung jawabnya dan mengurangi korupsi. Sidang Pleno Keempat Komite Sentral Partai pada 2004 misalnya, menyerukan pemerintah untuk memperkuat kemampuan pemerintahan dan menggambarkan isu pemberantasan korupsi sebagai “masalah hidup atau mati bagi Partai”.

Hal lainnya adalah mediasi antara negara dan masyarakat. Sejak ratusan tahun silam, masyarakat China lekat dengan tradisi xingfang, yang mana masyarakat dimungkinkan untuk menyampaikan keluhan secara langsung atas layanan dan perilaku pejabat yang kurang layak. Tradisi itu makin diperkuat degan perkembangan TI sehingga memaksa Pemerintah China meningkatkan ketersediaan saluran bagi masyarakat yang semakin terhubung dan kompleks guna menyuarakan keluhan mereka.

Kemajuan dalam komunikasi modern dan transportasi, bersama dengan masalah sosial yang diakibatkan oleh perubahan sosial ekonomi, mempercepat proses pergeseran ke transparansi tadi. Artinya, sistem yang ada selama itu kewalahan dan pemerintah menghabiskan lebih banyak energi bila bermaksud menghalangi orang untuk menyampaikan petisinya terkait dengan masalah yang mereka temui. Pemerintah yang lebih terbuka akan menyediakan lebih banyak saluran untuk menyelesaikan isu sosial yang muncul dan dengan demikian memperkuat akuntabilitas negara-masyarakat dan legitimasi negara.

Sederhana, tetapi justru itu yang menjadi kelebihan dari buku China Experiments ini. Analisis dalam buku ini mengacu pada kasus-kasus yang spesifik untuk menunjukkan bagaimana pihak berwenang setempat menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh transformasi yang cepat seperti yang telah digariskan Beijing. Buku ini berbeda dari buku lain yang berfokus pada pernyataan intelektual. Analisis buku ini tergolong unik, rinci dan membumi.

EDHY ARUMAN

Redaktur Eksekutif Majalah Mix,

dosen Stikom LSPR Jakarta.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)