Mulai tahun 2022, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dipercaya mengelola dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Proses peralihan pogram FLPP ditandai dengan penandatanganan Tripartit antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), BP Tapera, dan 48 Bank Pelaksana Penyalur.

Sebelumnya, program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP dijalankan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Penyaluran dana FLPP tahun 2021 ditutup tertinggi selama program ini berjalan sejak tahun 2010 sekitar 178.728 unit atau senilai Rp 19,57 triliun atau meningjkat 113,48 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 157.500 unit. Sehingga total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010-2021 mencapai 943.583 unit senilai Rp 75,176 triliun.

Di tangan BP Tapera rencananya tahun ini menargetkan pembiayaan 309 ribu rumah. Menurut Adi Setianto, Komisioner BP Tapera, pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin dalam menyalurkan pembiayaan 309 ribu rumah subsidi atau yang dikenal dengan sebutan KPR Sejahtera pada 2022. “ Sesuai amanat, penyaluran rumah subsidi harus akurat, para penerima adalah mereka yang sesuai ketentuan,” kata Adi.

Adi menambahkan saat ini, selain membiayai kebutuhan hunian anggota Tapera, yakni aparatur sipil negara (ASN), BP Tapera juga menyalurkan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). “Khusus untuk pembiayaan subsidi berskema FLPP, pada 2022, targetnya adalah sebanyak 200 ribu unit senilai Rp 23 triliun. Selain itu, untuk pembiayaan rumah bagi anggota Tapera, ditargetkan sebanyak 109 ribu unit,” tegas Adi.

Diakui Adi, untuk penyaluran FLPP tahun 2022, pihaknya bekerja sama dengan 48 Bank Penyalur. Bank itu diantaranya adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk dan PT Bank Artha Graha Internasional. Selain itu, BP Tapera juga menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti BPD Jatim, BPD Kalsel, BPD Nagari, dan BPD Jambi.

Saat ini BP Tapera mengelola dua jenis dana, yaitu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan dana FLPP yang bersumber dari APBN. Adi memperkirakan hingga akhir tahun ini jumlah dana yang dikelola Tapera sekitar Rp 8,9 triliun yang merupakan tabungan anggota berasal dari PNS yang jumlahnya sekitar 3,8 juta. Selain itu juga berasal dari dana lain seperti tabungan dan dana wakaf sekitar Rp59 triliun. “Tahun 2022, akan ada tambahan dana FLPP yang bersumber dari APBN sekitar Rp 23 triliun,” kata Adi.