Airlangga Akui Industri Sawit Bantu Perekonomian Nasional Saat Pandemi

Menurut Menko, Pemerintahan Joko Widodo - Ma’ruf Amin memiliki visi agar industri sawit Indonesia dapat menjadi produsen sawit terkemuka (Foto: Eva/Swa)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menilai, para pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit punya peran besar dalam membantu perekonomian masyarakat. Selama pandemi Covid-19, industri kelapa sawit mampu berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dan negara sehingga perekonomian Indonesia kini masih menunjukkan perkembangan positif.

Selain menghasilkan devisa yang signifikan,  industri kelapa sawit juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung.

“Bahkan, sektor ini mampu mempertahankan 16,2 juta tenaga kerja yang tergantung di dalamnya di tengah pandemi yang telah berlangsung hampir dua tahun,” kata Menteri Airlangga saat memberikan sambutan dalam pembukaan dalam 17th Indonesian Palm Oil Conference and 2022 Price Outlook secara daring, Rabu 1 Desember 2021.

Menurut Menko, Pemerintahan Joko Widodo - Ma’ruf Amin memiliki visi agar industri sawit Indonesia dapat menjadi produsen sawit terkemuka dengan mendorong hilirisasi atau pengembangan produk turunannya. Dengan luasan lahan 10% dari total lahan global untuk minyak nabati, Airlangga memperkirakan Indonesia mampu menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar dan menguasai sebagian pangsa pasar minyak sawit dunia.

Dibandingkan dengan minyak nabati lain seperti biji Bunga Matahari, sawit lebih kompetitif. Selain luasannya lahannya tidak sebesar perkebunan biji Bunga Matahari, produktivitas yang dihasilkan perkebunan sawit di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya. “Industri kelapa sawit juga punya kontribusi pada ekspor nasional sebesar 15,6% dari total ekspor di tahun 2020. Nilai tersebut menjadi salah satu penyumbang devisa yang secara konsisten terus meningkat meskipun di masa pandemi,” kata Airlangga.

Hingga kini, luasan tutupan kelapa sawit nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2019 teridentifikasi sebesar 16,38 juta hektare dengan rincian, perkebunan sawit rakyat sebesar 41%, perkebunan besar negara sebesar 6%, dan perkebunan besar swasta nasional sebesar 53%. Airlangga juga menegaskan bahwa program peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi krusial sebagai upaya peningkatan produktivitas dan penguatan sumber daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Sektor  kelapa  sawit  merupakan  tulang  punggung  perekonomian  nasional  dan  industri  kelapa  sawit  merupakan sektor strategis bagi perekonomian masyarakat yang perlu dikelola tidak hanya oleh  pemerintah  tetapi  juga  oleh  para  pemangku  kepentingan.  Pergerakan  harga  CPO  di  awal  tahun  2021  terus berlanjut dengan trend naik, pada saat ini harga sudah mencapai di atas 1.200 US$/ton,  sedangkan harga acuan Desember 1.365,99 US$/ton. Dampak positif dari TBS tersebut tercatat sebagai  pendapatan untuk pekebun kecil mendekati  Rp 3.000/kg.

Pangsa pasar Indonesia sekitar 58% dari pasar minyak sawit dunia dan memanfaatkan kurang dari 10%  dari total land bank global untuk minyak nabati, Indonesia mampu menghasilkan 40% dari total minyak  nabati.  Berdasarkan  penelitian  untuk  memproduksi  1  ton  kelapa  sawit  hanya  membutuhkan  lahan  0,3 hektare  sedangkan  rapeseed  membutuhkan  1,3  hektare,  minyak  bunga  matahari  sekitar  1,5  hektare dan  minyak  kedelai  2,2  hektare.   Hal  ini  membuat  komoditas  kelapa  sawit  relative  lebih  unggul  dibandingkan  komoditas  pesaing  minyak  nabati  lainnya,  kelapa  sawit  produktivitasnya  lebih  tinggi  tetapi  menggunakan  lebih  sedikit lahan.

“Kami yakin bahwa industri kelapa sawit berkontribusi untuk menopang pemulihan tidak hanya ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan masyaraka,” ujarnya. Hal ini melalui regulasi implementasi yang efektif. Instruksi  Presiden  No.  6/2019  tentang  Program  Aksi  Nasional  Peta  Jalan  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  2019-2024  bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan terkait untuk menyeimbangkan pembangunan sosial  ekonomi  dan  konservasi  lingkungan.  Perpres  No.  44/2020  tentang  Perkebunan  ISPO  mengatur  sistem  sertifikasi  untuk  memastikan  dan  meningkatkan  pengelolaan  serta  pengembangan  perkebunan  kelapa  sawit yang sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO dan meningkatkan daya terima dan daya saing produk  kelapa sawit di tingkat pasar nasional maupun internasional. 

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan di semua sektor termasuk di industri kelapa sawit, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung ekonomi selama pandemi termasuk insentif dalam bantuan pembiayaan melalui program pemulihan ekonomi. Pemerintah juga memberikan kredit kepada para pekebun skema kredit usaha rakyat yang meliputi strategi jangka panjang untuk menyediakan dana bagi pekebun kecil untuk melakukan replanting.

Pemerintah  memberdayakan  pekebun  kecil  dengan  memberikan  akses  ke  dana  sertifikasi  ISPO  akan  menjadi  wajib  bagi  pekebun  kecil  dalam  5  tahun.  Pemerintah  juga  memberikan  pinjaman  kepada  pekebun kecil untuk peremajaan yang disediakan oleh BPDPKS, program ini pertama kali diluncurkan di  Sumatra Utara, Riau, dan Sumatra Selatan oleh Presiden dan pada tahun 2021 program ini memiliki banyak  tantangan terutama ketika harga komoditas tercatat tinggi.

Pemerintah juga mendukung kebutuhan dunia usaha untuk merangkul lingkungan sosial pewaris dan juga garis bawah keuangan, kami ingin semua upaya stakeholder untuk mencapai target keberlanjutan serta memberdayakan petani untuk mendukung komunitas ketahanan melalui pengembangan strategi khusus kelapa sawit.

www.swa.co.id       

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)