Presiden Jokowi menargetkan penurunan angka stunting menjadi sebesar 14\% pada 2024 dari angka 27,70\% di tahun 2019. Namun, proyeksi ini terancam terkendala akibat wabah COVID-19.

Program Lead Manager, TP2AK/Setwapres, Iing Mursalin menjelaskan ada lima pilar strategi nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2018-2024. Kelima pilar tersebut pertama adalah komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah. Kedua, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Ketiga, mendorong kovergensi program di tingkat pusat dan daerah. Keempat, ketahanan pangan dan gizi. Kelima, pemantauan dan evaluasi.

“Program percepatan ini terkendala oleh Covid-19. Sehingga ada beberapa pengaruh darurat pandemi ini bagi pencegahan stunting,” ujar Iing dalam Katadata Regional Summit, Selasa (3/11/2020).

Pertama, relokasi dan pemotongan anggaran. Ini terjadi di seluruh kementerian dan lembaga, bahkan sampai ke daerah.

Kedua, adanya pemberlakuan social distancing yang menyebabkan layanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat terhenti seperti Posyandu, Kelas Bumil, BKB, dan PAUD.

Ketiga, hilangnya pekerjaan dan berkurangnya pendapatan masyarakat. Dampaknya, daya beli masyarakat berkurang terutama untuk membeli pangan bergizi.

Keempat, kenaikan harga pangan sehingga akses terhadap pangan bergizi berkurang.

“Ada kemungkinan target penurunan stunting sebesar 14\% tidak tercapai jika masa pandemi berlarut-larut. Namun, pemerintah berkomitmen untuk menetapkan pencegahan stunting sebagai prioritas nasional,” tambah Iing.

Laporan dari ePPGBM Kemenkes juga mencatat terjadi penurunan kunjungan ke Posyandu selama pandemi. Jumlah kunjungan ke Posyandu pada bulan Juli menurun drastis hingga 2,7\%, sangat berbeda dari bulan Februari yaitu 62,7\%.

Data ini menunjukkan pandemi yang telah mengubah cara hidup masyarakat turut mempengaruhi bentuk layanan. Menurut Iing, semakin lama masa pandemi terjadi, semakin besar dampak negatif terhadap status gizi anak dan ibu hamil.

“Percepatan pencegahan stunting tetap menjadi prioritas dgn melakukan beberapa penyesuaian dalam pelaksanaannya di lapangan. Diperlukan komitmen yang kuat Kepala Daerah dan kepala Desa untuk menyediakan layanan kepada masyarakat pada masa pandemi,” tandas Iing.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id