Bagaimana Semestinya Kontribusi Swasta dalam Pemberdayaan UKM?

Data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor UKM (Usaha Kecil Menengah) terhadap produk domestik bruto (PDB) terus meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%, sedangkan penyerapan tenaga kerja dari sektor tersebut juga tumbuh dari 96,99% menjadi 97,22%.

Di tengah iklim yang sangat kondusif ini, sinergi antara pihak pemerintah dan dunia usaha dalam mengembangkan UKM di Indonesia menjadi sangat krusial mengingat sektor ini masih memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang.

PT HM Sampoerna Tbk. mengadakan diskusi yang melibatkan pakar ekonomi, tokoh dunia usaha, serta pelaku dan komunitas UKM, membahas mengenai peran sektor swasta sebagai mitra pemerintah dalam mendukung UKM agar berdaya saing, berkualitas sehingga mampu mendorong perekonomian nasional dan daerah, di Jakarta (18/10/2018).

Salah satu pembicara, Yuswohady, pengamat pemasaran, dalam paparannya mengutarakan bahwa membentuk atau bergabung dengan komunitas adalah hal terpenting bagi pelaku UKM saat ini. Maka para perusahaan besar bisa turut membantu dalam hal tersebut.

“Saat ini permberdayaan dengna aktif di komunitas menjadi krusial, agar belajar dan networking menjadi lebih mudah. Community becoming matters. Maka perusahaan besar pentingnya terlibat membantu menemukan jejaring,” ujarnya.

Program perusahaan swasta untuk membantu para UKM juga diharapkan tidak bersifat top down tetapi bottom up. “Misalkan membantu memberi platform atau vehicle dan tetap para UKM sendiri yang menjadi aktor utamanya. Jadi, tidak tiba-tiba datang dengan memaksakan programnya sendiri,” lanjutnya.

Ia menambahkan, bagian yang juga penting dalam pemberdayaan UKM adalah mengubah mindset, dari subsisten mindset ke growth mindset. “Äda beda antara pelaku usaha yang sekadar untuk memenuhi kebutuhannya dengan pelaku yang memang bertujuan akselerasi bisnis. Untuk bisa membentuknya adalah menggunakan pengetahuan mengenai berwirausaha,” tambahnya.

Selain itu, menurutnya, di era saat ini yang erat dengan digitalisasi, seringkali kendala para UKM adalah mengenai go modern, go digital, dan go online. “Di sini peran perusahaan besar diharapkan,” tuturnya

Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menambahkan, pihak swasta bila mampu untuk terlibat juga dalam membimbing UKM terkait sustainability report dan mekanisme manajemen di dalam UKM.

“Sampoerna bisa menjadi contoh yang baik karena melakukan transfer knowledge dan dilakukan secara kontinyu. Ke depannya diharapkan bisa juga bertindak sebagai offtaker,” ujar Danang.

Sementara itu, Henny Susanto, Head of Commercial Business Development Sampoerna, memberikan contoh perusahaannya sejak 10 tahun belakangan berupaya berkontribusi terhadap pemberdayaan UKM melalui program Sampoerna Retail Commuity (SRC) dan Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna. Hingga saati ini UKM binaan sudah ada di 34 provinsi, 408 kabupaten/kota.

“Kami tidak memberi modal, tetapi memberi pendampingan dan ilmu-ilmu yang praktis. Capacity building. Hingga saat ini di sektor peritel tradisional, melalui komunitas peritel SRC telah mengembangkan 57 peritel di tahun 2008 hingga lebih dari 60.000 peritel di tahun 2018, sementara Bersama PPK ada sekitar 40.000 penerima manfaat dalam pelatihan kewirausahaan,”ujar Henny.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)