Menteri BUMN Erick Thohir mengumpulkan 41 direksi dari lembaga – lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN pada Rabu (11/1/2023) malam, di Jakarta. Pada kesempatan ini Erick mengingatkan agar para direksi mewarisi kebaikan, bukan malah meninggalkan masalah, seperti yang telah terjadi dengan ASABRI dan Jiwasraya.

“Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacy ini,” ujar Erick di hadapan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan. Erick menegaskan bahwa pencegahan korupsi yang terbaik, harus terbaik dimulai dari orang dalam. “Dari awal, saya memiliki kesepakatan dengan KPK. Selain itu kita juga memproses hukum di Kejaksaan Agung,” katanya.

Erick merasa para direksi penting untuk datang karena ia ingin menekankan pada mereka dua hal yakni pencegahan korupsi dan perbaikan sistem. Kedua hal ini perlu untuk memperkuat transformasi BUMN yang dalam tiga tahun terakhir telah menjadi lebih baik. Perbaikan positif ini terlihat dari beberapa indikator seperti pertumbuhan aset, ekuitas, pendapatan usaha, dan laba bersih yang terus meningkat.

“Insya Allah dengan sistem yang baik dan insan BUMN yang bertanggung jawab, BUMN bisa terus memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat dan berkontribusi untuk negara. Pengelolaan dana pensiun di BUMN akan diperbaiki,” tuturnya. Dia mengingatkan, saat ini dana pensiun BUMN tidak dapat lagi dikelola seperti dulu yang cenderung tidak transparan, akuntabel, dan sering bocor. Sehingga tidak bisa dimainkan dan sangat mudah diketahui oleh publik.

“Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi. Sekarang saya bekerjasama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini. Lalu yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan ASABRI dan Jiwasraya,” kata Erick dengan tegas.

Belum lama ini, Erick sempat menyampaikan laporan bahwa terkait Dana Pensiun BUMN banyak yang bermasalah. Berdasarkan laporan yang diterimanya, Erick mengaku sebesar 65% dana pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35% saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik. “Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu,” tuturnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id