Belajar dari Program Vokasi PLN

Program Vokasi PT PLN (Persero) untuk Siswa SMKK

//PLN menggelar Program Pendidikan Vokasi Ketenagalistrikan bekerjasama dengan SMK di berbagai daerah. Berjalan tiga tahun, program ini telah meluluskan 120 siswa SMK, 37 orang di antaranya direkrut sebagai karyawan Grup PLN. Bagaimana kiat PLN mewujudkan program link and match ini?//

Presiden Joko Widodo telah menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu agenda penting pemerintahannya. Salah satu realisasinya, pada 2016 Presiden mengeluarkan Inpres No. 9/2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. Kebijakan ini kemudian menjadi pendorong bergaungnya program pendidikan vokasi yanng menyelaraskan antara kebutuhan dunia industri dan dunia pendidikan, khususnya di SMK.

Hampir seluruh pihak menilai positif dikembangkannya program vokasi. Sebab, program ini bisa menekan angka pengangguran dan meningkatkan jumlah tenaga terampil. Kementerian Perindustrian, sebagai koordinator program pendidikan vokasi nasional, mengklaim per Desember 2017 telah ada 415 perusahaan dan 1.245 SMK yang telah terlibat dalam program pendidikan vokasi, dengan target untuk menghasilkan 254.037 tenaga kerja bersertifikat.

Dari ratusan perusahaan yang telah berkomitmen itu, PT PLN (Persero) menunjukkan praktik nyata yang menarik disimak. PLN dalam hal ini telah membuktikan bahwa program vokasinya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah, yaitu menghasilkan tenaga terampil sekaligus mengurangi jumlah pengangguran. Pasalnya, bukan sekadar memberikan program pelatihan, apalagi cuma sebatas MoU, PLN lebih maju selangkah dibandingkan kebanyakan perusahaan lain dengan merekrut sebagian lulusan program vokasinya bekerja di anak usaha BUMN kelistrikan ini. Hingga saat ini, tercatat ada 37 orang hasil pendidikan program vokasinya yang telah bekerja di PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), salah satu anak usaha PLN. Ke-37 orang merupakan bagian dari 120 siswa yang telah dinyatakan lulus dari program vokasi ketenagalistrikan tersebut.

Menurut Muhamad Ali, Direktur Human Capital Management PLN, program pendidikan vokasi sangat penting bagi PLN lantaran adanya kebutuhan SDM Indonesia untuk mendukung program penyiapan listrik 35.000 megawatt. “Program ini juga merupakan usaha kami dalam rangka penyiapan sumber rekrutmen yang lebih siap pakai,” ujarnya kepada Arie Liliyah dari SWA.

Ali meyakini manfaat program ini untuk mendukung kebutuhan SDM PLN. Ia menjelaskan, sebelum adanya program pendidikan vokasi ketenagalistrikan ini, dibutuhkan waktu sekitar lima tahun bagi seorang tenaga pelaksana di level SMK untuk bisa menjadi tenaga terampil siap pakai. Rinciannya, butuh tiga tahun siswa tersebut belajar di SMK; kemudian bila diterima di PLN, dua tahun sesudahnya mengikuti program prajabatan yang di dalamnya terkait dengan kegiatan kesamaptaan, pengenalan perusahaan, pembidangan, dan on the job training (OJT).

PLN Muhamad Ali, Direktur Human Capital PT PLN (Persero)

Nah, dengan adanya program pendidikan vokasi, PLN bisa memasukkan kurikulum Program Pra-Jabatan itu lebih awal, yaitu sejak mereka masih di bangku SMK. “Jadi, kami bisa mendapatkan calon pegawai lebih awal, dan anak-anak ini tidak perlu lagi program prajabatan, karena bisa langsung bekerja.” katanya.

Ada liku-liku yang harus dijalani PLN untuk bisa menggelar program pendidikan vokasi. Ali menceritakan, sebelum turun langsung ke SMK-SMK, PLN mendekati Dinas Pendidikan di provinsi setempat. Alasannya, mereka merupakan pihak yang tahu betul SMK mana yang punya kualifikasi bagus. Setelah mendapatkan nama-nama SMK yang direkomendasikan, PLN bersama Dinas Pendidikan di provinsi kemudian melakukan penyesuaian dan akselerasi kurikulum guna menyempurnakan materi lama menjadi materi teori dan praktik sesuai kebutuhan industri (ketenagalistrikan). Pada saat itu, dirancang pula pelaksanaan praktik kerja (magang) di industri. Menurut Ali, saat ini PLN punya empat jenis kurikulum pendidikan vokasi ketenagalistrikan yang dibawa ke SMK-SMK, yakni Pendidikan Pembangkitan, Transmisi (tahun ini, 2018), Distribusi, dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Materi kurikulum tersebut tidak bisa langsung diberikan kepada para siswa SMK. PLN akan lebih dulu meng-upgrade para guru yang mengajar di SMK-SMK tersebut. Tujuannya, agar kelak kurikulum dan materi yang telah disusun bisa ter-deliver dengan baik kepada para siswa. “Guru-guru ini pun kami sertifikasi,” ujar Ali.

Untuk setiap SMK yang telah bekerjasama, jumlah guru yang dapat dikirimkan untuk mendapatkan pelatihan sertifikasi berbeda-beda. Ada satu sekolah yang boleh mengirimkan 10 guru, dan ada ada juga yang hanya lima orang. Mereka semua dikirim ke PLN Corporate University untuk diberi pembelajaran mengenai kelistrikan, baik berupa teori maupun praktik.

M. Bakrun, Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional

Dalam kurikulum yang telah disusun bersama itu, pada tahun pertama, para siswa SMK peserta program vokasi akan belajar sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional, atau sama dengan SMK yang lain. Tahun berikutnya (tahun kedua), di semester pertama, para siswa juga masih belajar mengikuti kurikulum pendidikan nasional. Barulah di semester II tahun kedua itu, mereka mulai diberi kurikulum khusus, untuk Bidang Pembangkitan, walaupun masih sebatas teori. Nah, pada tahun ketiga para siswa tersebut akan mengikuti praktik magang atau praktik kerja industri (prakerin). Jadi, semua teori yang diterima di tahun kedua akan dipraktikkan langsung di tahun ketiga. “Selama mereka magang di unit pembangkitan kami, akan ada orang kami (PLN) yang mengawasi mereka,” kata Ali. Untuk Bidang Distribusi, kurikulum sudah diberikan sejak tahun pertama. Magang atau prakerin sudah dilaksanakan di tahun kedua.

Hal yang pasti menarik bagi para siswa, setelah lulus, selain memperoleh ijazah SMK, mereka juga sudah bisa mengantongi sertifikat kompetensi. Untuk program pendidikan vokasi pembangkitan, misalnya, mereka sudah mengantongi sertifikat kompetensi pembangkitan level-1, yang dapat dipakai sebagai modal untuk melamar pekerjaan, baik itu di perusahaan pembangkit listrik swasta maupun PLN.

Tentu saja, PLN tidak ingin kehilangan kesempatan merekrut lulusan yang dinilai terampil. Sebagian lulusan program vokasi tersebut direkrut PLN – yang dalam praktik awalnya melalui anak usahanya PJB. Memang, ada sejumlah persyaratan yang dibutuhkan bagi lulusan yang ingin bergabung, yakni lulus tes kesehatan dan tes psikologi. “Tes keterampilan tidak diperlukan lagi, karena sudah lulus lewat uji kompetensi untuk sertifikasi,” ujar Ali.

Pilot Project program pendidikan vokasi PLN ini -- dengan kurikulum pembangkitan -- dilakukan di 15 SMK di Jawa Timur, yang MoU-nya ditandatangani pada 27 September 2015. Saat ini adalah tahun ketiga pelaksanaan program vokasi tersebut. Dengan begitu, tahun ini adalah tahun pertama PLN mendapatkan lulusan dari program vokasi ketenagalistrikan. “Dari 120 siswa, yang lulus tes kesehatan dan psikotes hanya 37 anak itu,” ujar Ali.

Selain kurikulum pembangkitan, saat ini PLN juga telah membuka kelas program pendidikan vokasi distribusi listrik. Hanya saja, karena baru dimulai, kelas tersebut belum menghasilkan lulusan. Rencananya, tahun ini pula PLN akan segera membuka kelas transmisi listrik. Berbeda dengan kelas pembangkitan dan distribusi, kelas ini hanya bisa diikuti oleh SMK yang memang punya kejuruan ketenagalistrikan. “Untuk kelas transmisi itu, dasarnya memang harus dari kejuruan ketenagalistrikan,” Ali menegaskan.

Sampai saat ini, tercatat sudah ada 32 SMK yang telah terpilih untuk ikut dalam program vokasi ketenagalistrikan PLN tersebut; yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jakarta, dan Bogor. Nantinya, ke depan PLN berharap makin banyak SMK di daerah-daerah lainnya yang bisa berpartisipasi. Idealnya, kata Ali, SMK yang ikut adalah yang satu wilayah dengan unit pembangkit PLN, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi tinggi.

Di wilayah Jawa Timur, sebagai contoh, untuk bidang pembangkitan ada 450 siswa yang telah dan sedang melaksanakan program prakerin (magang). Adapun di wilayah Jawa Tengah, sebanyak 90 siswa tengah melaksanakan prakerin.

Meskipun kini sudah berjalan cukup baik, sebenarnya bukan hal mudah juga bagi PLN untuk memulai program pendidikan vokasi ini. Menurut Ali, salah satu tantangan melaksanakan program tersebut adalah meyakinkan pihak pemerintah daerah bahwa program tersebut merupakan program yang serius, bukan basa-basi. Beberapa kepala Dinas Pendidikan, kata Ali, bahkan sempat meragukan niat dan komitmen PLN tersebut. “Mereka sempat bertanya, ini beneran apa tidak? Jangan sampai hanya berhenti di MoU,” katanya menirukan komentar mereka. Namun, semua keraguan tersebut saat ini bisa ditepis. PLN telah membuktikan bahwa program tersebut bisa berjalan dengan baik dan patut dijadikan contoh.

Seiring dengan program pengembangan kelistrikan nasional, PLN memang tengah membutuhkan SDM kelistrikan lumayan banyak. Untuk tahun 2018 saja, PLN diperkirakan membutuhkan 7.000-9.000 tenaga teknis level SMK. Dengan jumlah kebutuhan sebesar itu, ia mengatakan, belum seluruh tenaga teknis itu bisa diserap dari program pendidikan vokasi yang saat ini berlangsung. “Kami tetap ambil dari rekrutmen umum, termasuk yang belum masuk program,” ujar Ali.

M. Bakrun, Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), mengapresiasi langkah PLN dalam mencetak lulusan SMK yang terampil dan siap pakai. Dibandingkan perusahaan pelat merah lainnya, menurut Bakrun, PLN termasuk perusahaan yang relatf cepat dan bersemangat dalam mendukung program pendidikan vokasi ini. “Karena itu, kami mendorong PLN untuk mengajak BUMN yang lain untuk berpartisipasi. Mungkin mereka bukan tidak mau ikut, tetapi belum tahu, atau tidak tahu bagaimana menjalankannya,” katanya.

Di mata Bakrun, PLN telah memperlihatkan bagaimana sebuah program vokasi telah dijalankan secara komprehensif, dengan mempersiapkan dari hulu hingga hilir, yaitu mulai dari menyiapkan kurikulum, guru bersertifikasi, mentor di lapangan, hingga program sertifikasi tenaga ahli level-1 bagi siswa, bahkan ujungnya rekrutmen. “Nantinya SMK yang telah mencoba program tersebut bisa menjadi pembina bagi SMK-SMK lainnya yang punya jurusan yang berkaitan dengan kelistrikan,” kata Bakrun. (Reportase: Arie Liliyah)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!