Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diprediksi Bengkak Jadi Rp 27 T

Ilustrasi kereta cepat Jakarta - Bandung (Foto KCIC).

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI, Salusra Wijaya, mengatakan manajemen PT KCIC telah melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, hingga efisiensi pengelolaan TPOD dan pengelolaan stasiun untuk menekan bengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Alhamdulillah estimasi biaya proyek bisa ditekan menjadi US$ 8 miliar. Kalau dikurangi dengan budget awal US$ 6,07 miliar, maka tambahan cost overrun menjadi US$ 1,9 miliar (Rp 27,17 triliun, asumsi kurs Rp 14.300 per dolar AS) dengan komposisi EPC dan non-EPC masih 80 banding 20 persen," ujar Salusra dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu, 1 September 2021.

Salusra mengatakan anggaran awal proyek sepur kilat itu sebenarnya adalah US$ 6,07 miliar. Rinciannya, sekitar US$ 4,8 miliar adalah biaya konstruksi atau EPC. Sementara itu, US$ 1,3 miliar adalah biaya non-EPC.

Setelah dihitung pada November 2020, biaya tersebut ternyata melar menjadi US$ 8,6 miliar. Selanjutnya, berdasarkan kajian yang melibatkan konsultan, biaya proyek itu kembali naik lantaran adanya perubahan biaya dan harga, serta adanya penundaan lantaran pembebasan lahan.

"Perkiraan dari konsultan PSBI berada di dalam skenario low and high. Skenario rendah di US$ 9,9 miliar dan tinggi di US$ 11 miliar," ujar Salusra. Artinya, cost overrun yang terjadi dengan skenario tersebut adalah sekitar US$ 3,8 miliar hingga US$ 4,9 miliar.

Salusra mengatakan manajemen anyar KCIC yang dibantu konsultan lantas melakukan efisiensi sehingga bisa menekan pembengkakan biaya tersebut.

Ke depannya, ia mengatakan manajemen KCIC terus melakukan review dan negosiasi dengan konsorsium kontraktor HSRCC untuk bisa menekan estimasi nilai cost overrun.

"Efisiensi terus dilakukan, restructuring fisik proyek juga terus dilakukan. Restructuring dengan kreditur dari CDB juga terus dilakukan. itu sangat tough," kata Salusra.

Seperti diketahui, pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibiayai sebesar 75 persen oleh pinjaman dari China Development Bank. Sementara itu, sebesar 25 persen kebutuhan proyek didanai dari ekuitas.

"itu dari pemegang saham Indonesia dari PSBI 60 persen, 40 persen dari Beijing Yawan," kata Salusra.

Berdasarkan kesepakatan awal, tambahan biaya dalam keberjalanan proyek atau cost overrun akan dibebankan secara best endeavor sesuai masing-masing pemegang saham.

"Jadi kalau terjadi event of default atas project ini, maka sesuai perjanjian sponsors letter tersebut maka tanggung jawab sampai ke level BUMN sponsor," ujarnya. Adapun BUMN yang terlibat proyek tersebut antara lain PT Wijaya Karya Tbk, PT KAI, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PTPN.

Sumber: Tempo.co

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)