Bolt Menghentikan Layanannya Per 28 Desember 2018

Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) menginstruksikan PT First Media Tbk (KBLV) dan PT
Internux (Bolt) untuk menghentikan layanan ke pelanggan sejak Jumat
(28/12/2018) ini. Itu terjadi setelah adanya konfirmasi Bolt tutup oleh
Kominfo.

Keputusan ini muncul usai kedua
perusahaan Lippo Group itu tidak mampu memenuhi pembayaran utang Biaya Hak
Penggunaan (BHP) frekuensi di 2,3 GHz yang dipakainya selama menggelar
layanannya. Keduanya menunggak pembayaran tahun 2016 dan 2017 dengan tunggakan
plus denda total Rp 708 miliar.

"Kedua operator telekomunikasi itu secara resmi tidak lagi dapat menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk layanan telekomunikasi," ujar Ismail, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenenterian Kominfo di Ruang Serbaguna, Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018). Dengan kata lain, setelah konfirmasi Pemerintah bahwa Bolt tutup, maka semua layanan Bolt kepada pelanggan pun mesti segera dihentikan.

Penghentian layanan PT First Media
Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt), kata Ismail, diputuskan melalui Keputusan
Menteri Kominfo. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1020 Tahun 2018 tentang
Pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal
Berbasis Packet Switched yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan
Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) PT Internux. Sementara, untuk
PT First Media Tbk (KBLV) yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 1011 Tahun
2018.

"Untuk melaksanakan keputusan itu, khusus kedua operator layanan telekomunikasi tersebut harus melakukan shutdown terhadap core radio network operation center (NOC) agar tidak dapat lagi melayani pelanggan menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz," tutur Ismail. Selain mengonfirmasi layanan Bolt ditutup, pemerintah juga resmi mengakhiri penggunaan frekuensi radio 2,3 GHz yang dipakai oleh PT Jasnita Telekomindo. Pengakhiran ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1013 Tahun 2018.

"Sebelumnya pada tanggal 19
November 2018, PT Jasnita Telekomindo telah mengembalikan alokasi frekuensi
radio," ucap Ismail yang menjabat sebagai Ketua Badan Regulasi
Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Selanjutnya, Kominfo akan melakukan pencabutan
dan/atau penyesuaian terhadap izin penyelenggaraan telekomunikasi ketiga
perusahaan tersebut.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)