creative and social enterprises (CSE) atau usaha sosial kreatif, saat ini, diprediksi sedang mengalami kemajuan dan menjadi sektor yang banyak membuka lapangan kerja, inklusif bagi anak muda dan perempuan, jika dibandingkan dengan sektor lainnya.

Pada 2019, jumlah rata-rata pekerja perempuan yang bekerja di sektor ini sebanyak 3,8. Angka ini lebih tinggi dari jumlah rata-rata pekerja perempuan di semua sektor usaha, yakni 0.6. Sementara itu, jumlah rata-rata anak muda berusia di bawah 35 tahun yang dipekerjakan di sektor CSE adalah 3.9, sementara di sektor usaha lain hanya 0,7.

“Usaha sosial-kreatif dibentuk tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan saja, tetapi lebih penting lagi untuk mengatasi kesenjangan dan kurangnya kesempatan ekonomi bagi anak muda, perempuan dan penyandang disabilitas,” kata Hugh Moffatt, Country Director British Council Indonesia.

Meskipun usaha sosial dan kreatif mengalami pertumbuhan yang pesat dalam 5 tahun terakhir, laporan penelitian bertajuk Berinvestasi pada Usaha Sosial Kreatif di Indonesia yang dikeluarkan oleh British Council, juga mencatat bahwa sebagian besar CSE di Indonesia belum pernah memperoleh pendanaan eksternal.

Sebesar 45% usaha sosial kreatif di Indonesia menggunakan sumber keuangan pribadi dalam mendanai usahanya. Sementara itu, sebanyak 1% pernah mengakses investasi ekuitas. Hambatan pembiayaan bagi sektor ini antara lain adalah terbatasnya akses ke investor dan adanya kesulitan dalam memenuhi persyaratan agunan dan menyediakan penjamin.

“Faktanya, ada banyak sumber modal yang tersedia,” ujar Naina Subberwal Batra, CEO AVPN, salah satu jaringan investasi sosial terbesar di Asia. Namun, menurutnya, untuk membuka saluran pendanaan tersebut perlu membangun bahasa yang sama antara investor dan CSE untuk mengelola ekspektasi penyandang dana dan penerima dana. Selain itu, bahasa yang sama juga diperlukan untuk memetakan sumber daya yang relevan untuk memenuhi kebutuhan bersama secara lebih akurat.

Untuk mengoptimalkan potensi CSE, dibutuhkan kerangka kebijakan yang memberikan insentif bagi usaha-usaha yang memiliki nilai sosia. Misalnya melalui pengurangan pajak atau subsidi jaminan sosial, dan dukungan pemerintah untuk mendorong program yang menyalurkan investasi ke CSE yang berpotensi menghasilkan imbal balik keuangan, sosial, dan lingkungan.

“Laporan ini menyajikan ringkasan dari apa yang telah kami kembangkan dalam lima tahun terakhir. Banyak perubahan dalam program ekonomi dan sosial, misalnya menyalurkan subsidi kepada penduduk miskin dan rentan, dan memberikan pelatihan keterampilan selama pandemi,” kata Vivi Yulaswati, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN).

Lebih jauh menurutnya, langkah tersebut tidak hanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengatasi kemiskinan struktural dalam jangka panjang, pengembangan sumber daya manusia, dan ketidaksetaraan.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id