PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dipastikan tidak akan menimbulkan praktik monopoli, hal ini merupakan kesimpulan dari Manajemen BSI dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU). Direktur Compliance & Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi menegaskan sejak bank Syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ini diresmikan, BSI justru diharapkan akan menjadi leverage atau daya ungkit bagi ekosistem perbankan syariah nasional.

“Kehadiran BSI sebagai bank hasil merger tiga entitas milik Himbara sejak awal justru diharapkan dapat menguatkan ekosistem perbankan syariah nasional. Harapannya, dapat mendorong pelaku industri perbankan syariah lainnya, baik bank umum Syariah (BUS) maupun unit usaha Syariah (UUS) untuk maju dan berkembang,” ujar Dewi.

Populasi penduduk muslim Indonesia mencapai lebih dari 200 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari komposisi penduduk negara tetangga, bahkan negara-negara Timur Tengah. Namun, pangsa pasar bank syariah masih sangat kecil, di bawah 7%.

Dalam kaitannya, BSI dibentuk untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal nasional bersama-sama dengan institusi syariah lain, baik korporasi, perbankan, ritel, UMKM, koperasi bahkan organisasi kemasyarakatan.

“Tentu kami selalu terbuka untuk bisa berkolaborasi dengan seluruh institusi syariah demi mewujudkan perekonomian Indonesia yang jauh lebih baik di masa datang,” imbuh Dewi saat audiensi menyampaikan hasil evaluasi yang telah dilakukan KPPU terhadap Notifikasi yang disampaikan oleh BSI sehubungan dengan merger.

Dewi menambahkan, bahwa dari hasil analisa dan evaluasi KPPU diketahui tidak terdapatnya perubahan kendali sebelum dan sesudah transaksi penggabungan tiga bank tersebut.

“Sehingga memperhatikan hal tersebut, berdasarkan konsep bahwa anak perusahaan BUMN merupakan satu kesatuan dengan perusahaan BUMN atau single economic entity serta state action doctrine, maka BSI dikecualikan,” pungkas Dewi.