Berdasarkan kajian dari Publik Procurement Reform in Indonesian Provinces and Districts: The Historical Institutional Context and Lessons Learned from Analytical Work (Buehler Michael (2012), pengadaan barang dan jasa untuk lembaga-lembaga Pemerintah Indonesia mencapai angka US$50 miliar, atau sekitar 30% dari anggaran negara.

Sisanya, sekitar 60% bantuan asing dibelanjakan untuk pengadaan barang dan jasa. Akan tetapi, akuntabilitas dan transparansi pada sistem pengadaan negara mengakibatkan konsekuensi negatif. Hal ini terlihat dari kualitas infrastruktur, keterlambatan pembeljanaan pemerintah, dan lemahnya kinerja Indonesia dalam berbagai indikator sosial. dari situlah, diperlukan reformasi pengadaan yang diharapkan dapat menambal kerugian tersebut secara signifikan.

Berkaca pada hal di atas, Millenium Challenge Account Indonesia bersama LKPP di 100 dari sekitar 600 Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Indonesia membangun proyek modernisasi senilai US$50 juta untuk mempercepat transformasi operasional sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Proyek ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi staf pengadaan dan masyarakat di tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Dalam hal ini, untuk pertama kalinyastaf bidang pengadaan Pemerintah Indonesia akan menjadi bagian dari layanan masyarakat, memiliki jenjang karir, mendapat pelatihan profesi, serta memiliki panduan dan prosedur formal di bidang pengadaan serta dapat menuntun pekerjaan mereka.

Wahyu Kusno Ali S, Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan, MCA Indonesia telah banyak membantu untuk lebih memahami cara menjadi Unit Layanan Pengadaan yang permanen dan independen. “Kerja sama kami dan MCA Indonesia nyatanya membantu meningkatkan kapasitas staf bidang pengadaan barang dan jasa, yang kemudian membantu meningkatkan efisiensi dan memastikan ketersediaan barang dan jasa yang sesuai dengan etika pengadaan.

Untuk pelaksanaannya sendiri, proyek ini dibagi menjadi 2 fase. Pertama, proyek akan memberikan dukungan kepada 30 ULP percontohan. Secara keseluruhan, 250 pegawai pemerintah diharapkan dapatmenyelesaikan pelatihan dalam fase pertama tersebut. Sepanjang tahun pertama pelaksanaan proyek, beberapa keberhasilan yang dicapai di antaranya menyelesaikan kesepakatan entitas pelaksana dengan LKPP sehingga hubungan kerja berjalan baik, merekrut tim proyek, termasuk direktur dan penasehat senior serta konsultan, memilikh 29 ULP percontohan untuk fase satu dan melakukan proses evaluasi diri.

Selanjutnya menyelesaikan Nota Kesepahaman antara LKPP dan ULP percontohan fase pertama serta melaksanakan bimbingan bidang legal dan organisasi untuk 17 ULP dari total 29 ULP. Untuk, fase fedua, yang dinjangkau sekitar 70 ULP percontohan tambahan yang akan dilaksanakan hingga sisa waktu dari fase pertama.(EVA)