Pemerintahan baru akan mendapatkan tantangan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia akan melambat ke depannya jika reformasi struktural tidak dijalankan oleh pemerintahan baru. Terlebih dengan defisit neraca berjalan yang tengah dialami saat ini.

Menurut Helmy Arman, Ekonom Citibank, pemerintahan baru akan kesulitan mencapai angka pertumbuhan ekonomi 5 persen dan lima tahun ke depan. “Pemerintah baru memang akan kesulitan ke depannya karena kalau mau dibandingkan lebih mudah melakukan pertumbuhan ekonomi di angka 6 persen dalam 10 tahun ke belakang ini,” jelasnya.

Ia pun menyarankan pemerintah baru harus melakukan reformasi struktural untuk bisa mencapai angka pertumbuhan ekonomi. Saat ini Indonesia sedang mengalami defisit neraca berjalan yang berbeda dengan tahun 2008 dan 2005. Jika dibandingkan dengan tahun 2005 dan 2008, saat itu defisit neraca berjalan belum terjadi secara struktural, tapi kini justru defisit neraca berjalan sudah terjadi.

Defisit struktural yang tengah dialami ini penyebabnya adalah arah pembangunan yang kurang terkendali. Pemerintah banyak menyusun rencana pembangunan namun implemntasinya belum sesuai. Helmy pun mencontohkan, dalam beberapa tahun belakang penjualan motor dan mobil begitu tinggi, namun hal ini lebih disebabkan pemerintah tidak melakukan tugasnya untuk membangun transportasi publik. Hal ini menyebabkan masyarakat bergantung pada kendaraan pribadi yang mengakibtakan konsumsi BBM yang tinggi dan impor yang cukup besar.

“Usai pemilu esok, akan sangat menarik melihat ekonomi yang diwariskan dari pemerintahan saat ini kepada pemerintahan mendatang. Mudah-mudahan pemimpin yang baru nanti memiliki visi ekonomi lebih dari 5 tahun tetapi 15-20 tahun kedepan,” terangnya. (EVA)