Penghapusan Subsidi BBM Harus Jadi Agenda Prioritas Kabinet Jokowi-JK

Pertumbuhan ekonomi dunia hingga tahun 2013 lalu menunjukkan tren terus menyusut yakni hanya 2,7 %, atau turun 2,6 % dari tahun 2010 yang mencapai 5,3 %. Negara-negara penggerak roda ekonomi dunia seperti Amerika Serikat, Zona Euro, Jepang dan Tiongkok pun tidak menunjukkan pertumbuhan yang memuaskan.

ekonom stndarchart

Amerika Serikat turun dari 2,8 % di tahun 2012 menjadi 1,9 % tahun 2013. Jepang dan Tiongkok cenderung stabil, masing-masing Jepang 1,5 % dan Tiongkok 7,7 %. Sedangkan Zona Euro pertumbuhannya negatif dari -0,7 % tahun 2012 menjadi -0,4 % tahun 2013.

Kondisi di Indonesia pun tidak jauh berbeda. Data dari Bank Indonesia yang dirilis Standard Chartered Research menunjukkan pertumbuhan PDB riil pada tahun 2013, 5,8 % turun dari tahun 2012 yang mencapai 6,3 %. Indikator -indikator makro ekonomi lainnya pun menunjukkan tren menurun. Neraca perdagangan dari US$ 8,6 milyar tahun 2012 menjadi US$ 6,2 milyar tahun 2013. demikian juga dengan inflasi rata-rata tahunan pada tahun 2012, 4,3 % naik menjadi 7,0 % pada tahun 2013.

Menurut Eric Sugandi, Ekonom dari Pusat Riset Standard Chartered, kondisi tersebut masih akan terus berlangsung hingga kuartal II tahun 2015 nanti. Untuk mengurangi beban defisit neraca transaksi berjalan sebesar US$ 25 miliar, maka pemerintah baru yang akan datang, yakni kabinet Jokowi – JK, mau tidak mau harus bisa meminta bantuan investor asing untuk menutup defisit tersebut.

“Untuk kembali membuka investasi syaratnya adalah kabinet yang market friendly” ujar Eric. Lebih lanjut Eric menjelaskan, untuk membangun kabinet yang market friendly kuncinya adalah pada kementerian yang bersifat vital bagi investasi akan lebih baik jika dipimpin oleh menteri dari kalangan teknokrat atau profesional, sehingga kebijakannya tidak ada muatan kepentingan lainnya," jelas Eric.

Selain itu, agenda jangka pendek yang harus langsung dieksekusi oleh Jokowi- JK 100 hari pertama pemerintahannya adalah menghapus subsidi BBM. “Kebijakan tersebut akan tepat jika dilakukan pada kuartal II tahun 2015 karena saat itu inflasi diperkirakan cukup tenang,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Fauzi Ichsan, ekonom senior Standard Chartered. Menurut Fauzi, langkah penghapusan subsidi BBM mungkin akan menimbulkan gejolak, tetapi itu hanya menjadi damapk jangka pendek “Gejolak hanya akan terjadi 3-4 bulan pertama saat kebijakan itu diberlakukan” ujarnya. Dampak jangka panjangnya akan sangat membantu pemerintah dalam meringankan beban APBN agar lebih efisien.(EVA)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)