Rigiditas Pasar Tenaker Kurangi Investasi Perusahaan di Bidang SDM

Berdasarkan survei Bank Dunia, biaya PHK di Indonesia termasuk yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Survei yang sama menyebutkan bahwa rasio upah minimum terhadap produktivitas Indonesia menempati posisi kedua tertinggi setelah Filipina. Meskipun biaya PHK di Filipina jauh lebih rendah dibandingkan negara kita. Hal tersebut diperkuat dengan data OECD yang mengatakan bahwa rasio upah minimum terhadap upah rata-rata mencapai 60% dan termasuk tertinggi di dunia.

Haryo Aswicahsono, Peneliti Senior CSIS Haryo Aswicahsono, Peneliti Senior CSIS

Haryo Aswicahsono, Peneliti dari CSIS, mengungkapkan bahwa dampak rigiditas pasar tenaga kerja akan mengurangi insentif investasi di sumber daya manusia. Jika penentuan upah semakin tidak terkait dengan produktivitas, maka semakin kecil insentif bagi calon pekerja untuk berinvestasi di pendidikan. Selain itu, tingginya biaya PHK mendorong perusahaan untuk mempekerjakan buruh berdasarkan kontrak. Akibatnya, kesediaan perusahaan untuk meningkatkan pelatihan/training untuk memacu produktivitas akan semakin berkurang. “Singkatnya, rigiditas pasar tenaga kerja akan mempersulit proses transformasi ketenagakerjaan dan kurang menciptakan insentif bagi pemupukan modal insani,” ujar Haryo.

Dalam hal ini Haryo menyarankan agar kebijakan ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan semua pemangku kepentingan, baik pekerja formal, pekerja informal, pencari kerja, serta pengusaha. “Perlu dipikirkan upaya mengurangi rigiditas tersebut namun meminimalisir dampaknya bagi buruh formal,” tambah Haryo.

Berbagai kebijakan komplementer, lanjut Haryo, seharusnya perlu diterapkan dari yang paling dasar seperti pengendalian inflasi sampai yang cukup rumit seperti penataan kota dan transportasi bagi buruh. “Perlu mulai dipikirkan perlunya kebijakan limited unemploymentbenefit yang membantu pencari kerja pada saat dalam proses mencari kerja,” terangnya.

Haryo mempertegas bahwa kebijakan yang cenderung memperlemah penciptaan lapangan kerja, seperti kebijakan hilirisasi/substitusi impor yang cenderung padat modal perlu ditinjau ulang. Jika perlu harus benar-benar memperhatikan persyaratan kriteria kerja yang transparan. (EVA)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)