Celebes Railway Indonesia Garap Proyek Kereta Api Makassar – Parepare Dengan Skema KPBU

(Kiri-kanan) : Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Utama PT Celebes Railway Indonesia Helmi Adam, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman dan Novel Arsjad sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (PT PP) (Persero) Tbk disela-sela penandatangan fasilitas pinjaman sindikasi senilai Rp 693,83 miliar untuk proyek parasana Kereta Api Makassar-Parepare, Sulawesi Selatan, di Jakarta (3/6).

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong investor untuk berperan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini diwujudkan PT Celebes Railway Indonesia (CRI) yang dipercaya menggarap proyek Kereta Api Makassar – Parepare di Sulawesi Selatan.

PT Celebes Railway Indonesia (CRI) melalukan penandatanganan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior dengan PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Perjanjian Line Fasilitas Pembiayaan Sindikasi dengan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk sehubungan dengan pemberian pinjaman dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan prasarana Kereta Api Makassar – Parepare di Sulawesi Selatan.

Menurut Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), Hery Gunardi, total pembiayaan sindikasi dalam
proyek strategis nasional kereta api Makassar-Parepare sekitar Rp 693,83 miliar. Dari keseluruhan nilai investasi itu, porsi BSI mencapai Rp 218,34 miliar. Selain BSI, pembiayaan sindikasi melalui pinjaman berjangka senior dan pembiayaan musyarakah mutanaqisah (MMq) tersebut juga dikucurkan oleh PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Helmi Adam, Direktur Utama PT CRI, menambahkan, pembiayaan proyek pembangunan jalur Kereta Api Makassar – Parepare di Sulawesi Selatan akan dilakukan dalam 2 tranche, yaitu Tranche A untuk membiayai konstruksi, pengujian dan uji coba, serta penyelesaian Emplasemen Stasiun Pelabuhan Garongkong sebagai salah satu bagian dari Prasarana Perkeretapaian Segmen B dan Prasarana Perkeretaapian Segmen F dari jalur kereta api Makassar – Parepare. Sementara, Tranche B untuk membiayai bunga selama masa konstruksi, dengan menggunakan skema konvensional maupun syariah.

Diakui Helmi, proyek pembangunan jalur Kereta Api Makassar – Parepare merupakan proyek pembangunan kereta api pertama di Indonesia yang menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan, yang ditargetkan beroperasi secara komersial di tahun 2022.

Rencananya, pembangunan jalur ini untuk melayani area Sulawesi Selatan meliputi 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar, dan Kota Parepare. Nantinya, jalur Kereta Api Makassar – Parepare tersebut akan berperan sebagai sarana transportasi untuk mendukung permintaan angkutan penumpang dan perpindahan barang, serta membangun konektivitas nasional.

Ia menambahkan, sebagai salah satu proyek strategis nasional Pemerintah dengan nilai proyek sekitar Rp 1 triliun, proyek pembangunan jalur Kereta Api Makassar – Parepare di Sulawesi Selatan diharapkan dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Diakui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan bagian dari upaya creative financing dalam mendanai proyek strategis nasional yang melibatkan swasta. “Ini adalah contoh yang baik, dan masih banyak proyek infrastruktur yang membutuhkan investor swasta. Bila swasta punya minat untuk berinvestasi, kami bersedia untuk membantu, dan dibantu kementerian Keuangan berikut konsultannya untuk warna baru investasi infrastruktur berkelanjutan," kata Budi.

Selain proyek Kereta Api Makassar-Parepare, masih banyak proyek infrastruktur yang bisa digarap investor swasta yang dibiayai skema KPBU seperti Pelabuhan Ambon, di Maluku, Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan, Pelabuhan Anggrek di Gorontalo, Pelabuhan Garongkong di Sulawesi Selatan dan proyek infrastruktur lain di Papua, Sulawesi, Kalimantan Tengah, Lampung dan lain-lain untuk mengangkut Sumber Daya Alam agar lebih efisien.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman, masih banyak kebutuhan infrastruktur yang harus mengundang investor swasta, mengingat dana APBN sangat terbatas. Kementerian Keuangan akan memberikan bantuan berupa project development facility (PDF) untuk penyiapan proyek melalui IIF dan SMI. "Proyek Kereta Api Makassar – Parepare merupakan PDF pertama dari Kementerian Perhubungan. Selain itu, masih banyak proyek lainnya yang masuk daftar persiapan. Pelabuhan Patimban merupakan contohnya yang melibatkan swasta," kata Luky.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)