Data Penerima Bansos Harus Akurat dan Tepat Sasaran

Bakti Sosial HMS Center di Ciawi, Bogor

Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah bekerja lebih keras lagi untuk memastikan Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan benar-benar dialokasikan serta menyentuh masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 ini.

Sebab, dampak pandemi ini sangat sistemik bagi kehidupan masyarakat, baik bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.
Dalam bidang ekonomi misalnya, Covid-19 ini membuat daya beli masyarakat melemah. Karena itu, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat menjaga agar ekonomi rakyat tidak makin terpuruk.
"Intinya, jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan. Pemerintah harus siap," ujar Hardjuno di sela-sela Bakti Sosial (Baksos) di Ciawi, Bogor (7/5/2020).

Kegiatan Baksos yang diikuti oleh Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal dan Kepala Desa Ciawi, H. Nana Sumarna. RT-RW, Kepala Dusun, Badan Usaha Milik Desa, Bimas dan Babinsa juga akan digelar di sejumlah tempat lain.

Sebelumnya, HMS Center menggelar kegiatan di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Tangerang. "Rencananya, setelah di Bogor ini, HMS Center akan menyelenggarakan Baksos serupa di Banten pada Minggu (10/5/2020)," tambahnya.

Dalam Baksos ini, HMS Center membagikan 2.500 paket Jamu Herbal Kenkona kepada warga yang terdampak Covid-19 di Bogor. HMS Center berikhtiar untuk terus membantu masyarakat. Hal ini merupakan komitmen HMS Center untuk berjuang demi kemaslahatan umat. "Kami terus bersiar demi kebaikan masyarakat. Kami tidak ingin masyarakat miskin bertambah. Untuk itu, saya harapkan Bansos yang diberikan tepat sasaran yang didukung data akurat dan valid sesuai kondisi riil di lapangan," ujarnya.

Dalam kondisi wabah seperti saat ini, salah satu tugas pemerintah adalah mengurangi beban ekonomi rakyat. Hal ini termaktub dalam amanat konstitusi yaitu untuk mensejahterakan rakyat (welfarestate), sehingga semua kebijakan yang dibuat harus untuk kepentingan rakyat.
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menentukan pijakan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

"Jangan sampai pemerintah abai. Salah satu tugas negara itu menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya," tegas Hardjuno. Karena itu, penyaluran Bansos oleh pemerintah harus benar dan tepat sasaran. Jadi, data penerima Bansos jangan serampangan," dia menyarankan

Namun sayangnya, Hardjuno melihat data penerima Bansos ini belum akurat. Akibatnya, menimbulkan kegaduhan dan konflik lantaran meleset dari sasarannya. Untuk itu, dia meminta pemerintah bekerja keras dan cerdasa memperbaiki data penerima Bansos ini. "Ini menyangkut hidup dan matinya rakyat. Sekecil apapun kesalahan data harus dinindari," dia berharap.

Apalagi saat ini korban terdampak Covid-19 ini terus berjatuhan, terutama dari kalangan pekerja di sektor informal. Bahkan kini mulai merembet ke sektor formal bersamaan dengan melambatnya laju perekonomian yang menghantam sektor riil. "Hampir dapat dipastikan membengkaknya jumlah warga rentan ekonomi akan diikuti dengan bertambahnya orang miskin baru," katanya.

Sementara itu, Syamsu meminta pemerintah memperbaiki saluran komunikasi antar departemen yang terkesan tidak kompak. Kerja sama antar lintas departemen terjalin baik agar memiliki frekwensi yang sama dalam upaya memutus mata rantai pandemi ini.
"Jangan seperti sekarang ini. Misskordinasi antara kementerian terlihat jelas. Menhub bilang boleh mudik, Kepala Gugus Tugas bilang nggak boleh mudik. Kan jadinya kacau," ujarnya mengkritik.

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)