Deloitte Indonesia Akan Gelar Infrastructure CEO Forum

Bernardus R. Djonoputro, Country Head of Deloitte Infrastructure & Capital Projects PT Deloitte Indonesia

Indonesia akan menjadi tuan rumah perhelatan annual meeting International Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Bali yang akan digelar 8-14 Oktober 2018. Jelang pertemuan tersebut, Deloitte Indonesia akan mengadakan CEO Forum, yang akan mengusung tema: Infrastructure CEO Forum 2018, yang akan diadakan pada 20 September 2018.

Melalui CEO Forum ini, akan dibahas tentang berbagai proyek strategis terkait infrastruktur nanti, diharapkan akan ada titik temu antara sektor pemerintah dan swasta yang akan diperkuat dalam pertemuan IMF-World Bank di Oktober nanti.

Menurut Bernardus R. Djonoputro, Country Head of Deloitte Infrastructure & Capital Projects PT Deloitte Indonesia, ada tiga isu strategis terkait konektivitas, urbanisasi, dan infrastruktur mendominasi sebagian besar dinamika regional dan global saat ini.

Ia menambahkan, pertemuan IMF – World Bank di Bali diharapkan akan membuka potensi kerjasama sektor pemerintah dan swasta yang lebih luas, khususnya pembangunan dibidang infrastruktur.

Diperkirakan, untuk bidang infrastruktur pada tahun 2016 – 2030, kawasan Asia akan membutuhkan lebih dari US$ 22,6 triliun dan kawasan ASEAN akan membutuhkan sekitar US$ 2,8 triliun. Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur baru serta revitalisasi infrastruktur yang sudah ada.

Di saat yang sama, sebagai kawasan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memerlukan investasi sekitar US$511 milyar pada 2015 – 2019 untuk mengatasi berbagai tantangan infrastruktur dalam negeri.

Diakui Bernardus, setidaknya terdapat beberapai hal yang perlu diselesaikan oleh para pemangku kepentingan dan pemerintah dalam momen pertemuan IMF – World Bank, yaitu, sektor apa saja yang menjadi prioritas dalam urbanisasi di kawasan ASEAN, tantangan mengundang investasi swasta ke dalam infrastruktur publik memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah.

Dari sudut pandang pasar, kawasan ASEAN dan Indonesia saat ini masih dianggap memiliki peluang yang cukup besar. Namun, kesadaran akan peluang tersebut memerlukan berbagai tahapan perencanaan dan persiapan proyek yang matang dan menyeluruh.

Isu lain yang perlu diselesaikan terkait infrastruktur, menurut Bernardus, adalah mengenai pandangan swasta maupun investor terhadap berbagai resiko dalam Public Private Partnership (PPP). Tidak bisa dipungkiri saat ini, sebagian besar pemerintah di daerah- daerah memiliki keterbatasan fiskal dalam melaksanakan proyek-proyek padat modal.

Terkait isu risiko dalam PPP, ia menambahkan, pada dasarnya setiap proyek kerjasama antara pemerintah dan swasta saat ini memerlukan partisipasi aktif dari mitra publik. Dengan adanya partisipasi tersebut, diharapkan akan menjadi solusi untuk mengisi kesenjangan dalam kapasitas fiskal yang dihadapi oleh pihak pemerintah. "Saat ini, hanya sedikit proyek PPP yang layak tanpa dukungan teknis atau finansial dari Pemerintah," katanya.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)