Dengan GCG Kuat, Business Judgement Rule Bisa Diterapkan dalam Perkara BUMN

Perkara kerugian yang dialami BUMN dan anak usahanya masih sering diperdebatkan karena diasumsikan sebagai kerugian negara, bahkan tak sedikit para direksinya dituntut pidana. Padahal ada alternatif penyelesaian melalui jalur perdata, yakni pendekatan ultimatum remedium. Demikian dikatakan Wardaya, S.H., M.H, Partner K&K Advocates dalam Webinar bertajuk ‘Penerapan Business Judgement Rule dan Administrasi Keuangan Negara dalam Tata Kelola BUMN’ (16/9/2021).

Wardaya menjelaskan, pendekatan ultimatum remedium merujuk pada Pasal 97 Ayat 6 UU Perseroan Terbatas, yang menerangkan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

"Sehingga para pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif terhadap anggota direksi yang diduga bersalah atau lalai telah merugikan perseroan asalkan tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam kelalaian direksi pada saat menjalankan kepengurusan perseroan," ujar Wardaya.

Hal ini menjadi penting sebab terkait pertanggungjawaban direksi BUMN, terdapat suatu doktrin dalam tatanan hukum Indonesia yang dikenal dengan doktrin Business Judgement Rule (BJR). Dimana doktrin ini menjadi pilar yang penting bagi perlindungan direksi dalam pengambilan keputusan.

"Doktrin tersebut pada pokoknya mengatakan bahwa direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan pengambilan keputusan dan karena kerugian perseroan," pungkas Wardaya.

Untuk diketahui, Business Judgement Rule merupakan peraturan yang membebaskan manajemen dari tanggung jawab dalam transaksi korporasi yang dilakukan dalam kekuasaan korporasi dan wewenang manajemen, dimana terdapat dasar yang masuk akal untuk menunjukkan bahwa transaksi dilakukan dengan hati-hati dan itikad baik.

"Doktrin BJR bertujuan melindungi direksi selama dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Prinsip BJR pun tersirat dalam Pasal 97 ayat 2 UU PT, yakni prinsip kehati-hatian dan Itikad baik. Lalu dalam Pasal 5 ayat 3 UU BUMN menegaskan soal prinsip BJR dalam unsur GCG (good corproate governance)," urai Wardaya.

Untuk itu, Wardaya mengemukakan solusi atau upaya preventif dalam mewujudkan tata kelola BUMN yang baik. Antara lain menjalankan tata kelola berdasarkan Anggaran Dasar serta ketentuan internal dan SOP yang telah berlaku. "Terapkan manajemen risiko, sehingga dapat dikatakan bahwa direksi telah patuh dalam menjalankan doktrin BJR," jelas dia. Serta menguji keputusan yang akan diambil pengurus perseroan berdasarkan parameter prinsip duty of care"

Sebelum mengambil keputusan, dia menyarankan untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dengan menguji keputusan yang akan di ambil dengan parameter yang tepat. "Misalnya keputusan didasarkan pada informasi yang benar, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Lalu  menguji keputusan yang akan diambil secara beritikad baik dan tidak menimbulkan conflict of interest. Dan keputusan yang diambil harus memiliki dasar yang rasional demi kepentingan Perseroan," pungkas dia.

Sementara Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menegaskan bahwa BUMN konsepnya adalah kepemilikan (privat) dan bukan penguasaan.

Maka, menurut Dian, negara berkedudukan sebagai pemegang saham atau sebagai pemilik modal, bukan berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan publik atau pengelola keuangan negara pada umumnya. Oleh sebab itu, penyertaan modal negara dilakukan pemisahan, dengan maksud agar tata kelola dan tata tanggung jawab termasuk hak dan kewajibannya berpisah dan berpindah kepada BUMN, tidak kepada negara atau APBN.

"BUMN dan anak usahanya punya arsitektur tersendiri, dengan penguatan tata kelola, komisaris yang profesional dan independen, serta konsep pengendalian privat negara yang terjaga, semua akan tetap berjalan dengan baik.Yang utama negara itu kuat dalam mengendalikan baik melalui privat atau publik, dan bukan kuat memegang status hukum keuangannya," urai Dian.

Sementara Brigjen Pol Setiadi, S.H., M.H. – Analis Kebijakan Utama Bidang Akpol Semarang dalam kesempatan yang sama menegaskan, BUMN tetap harus tunduk pada UU PT (No40/2007), Permen BUMN (No 01/2011), dan UU BUMN (No 19/2003), dan hasil RUPS. "Secara sistematika, ada beberapa kasus yang ditangani aparat khususnya KPK, sepertu Bu Karen beberapa tahun yang lalu, terakhir oleh MA sudah diputukan kasasianya lepas dari hukum," ungkap Brigjen Pol Setiadi.

Menurutnya, untuk Direksi BUMN ada tiga hal yang harus dilakukan, yakni pahami risiko spekulatif dan kerugian, taat pada manajemen perencanaan, dan terakhir sebagaimana diatur dalam Permen BUMN tahun 2011, bahwa dalam penerapan BUMN wajib juga menerapkan GCG.

"Walau beda konteks, dalam kelola bank, sebelum direksi bank setujui beri kredit dan pinjaman atau terima pinjaman, mereka pasti telusuri apa pihak yang kerja sama itu legal atau tidak dengan proses KYC (know your customers). Dalam perusahaan tentunya mereka harus paham dengan GCG dalam konteks sebagai BUMN termasuk anak perusahaan," jelas Brigjen Pol Setiadi.

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)